Konsep tersebut diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Banjarmasin di kawasan Tatah Belayung, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan.

"Kawasan yang masuk program kawasan peradaban tersebut memiliki luas lahan 6,78 hektare dan akan dirancang menjadi lingkungan hunian terpadu yang modern, nyaman, serta mandiri bagi masyarakat," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra di Banjarmasin, Kamis (7/5/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin Yusna menjelaskan, kawasan tersebut akan menyediakan hunian berupa lima unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan kapasitas 100 kepala keluarga (KK), serta kawasan rumah tapak yang diperuntukkan bagi 223 KK.

Tak hanya menghadirkan hunian, ucap dia, konsep kawasan peradaban juga dilengkapi berbagai fasilitas publik penunjang, seperti sekolah terpadu, puskesmas rawat inap, masjid, pasar, hingga area retail UMKM untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.

Selain itu, lanjut Yusna, pemerintah juga merancang fasilitas pendukung lain berupa taman terbuka hijau, lapangan olahraga, TPS-3R untuk pengolahan sampah, serta pos pemadam kebakaran guna menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan tinggal di kawasan tersebut.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyatakan adanya ketersediaan lahan sekitar lima hektare yang dinilai potensial untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut nantinya dapat menjadi pusat pendidikan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan itu.

“Kita ingin kawasan ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi kawasan peradaban yang benar-benar hidup, mandiri, dan memiliki pusat pendidikan untuk masyarakat,” ujarnya.

Dia meminta agar rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut dapat ditawarkan kepada pemerintah pusat agar memperoleh dukungan program maupun bantuan pembangunan ke depannya.

Dengan konsep tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap penataan bantaran sungai tidak hanya menyelesaikan persoalan permukiman, tetapi juga mampu menghadirkan kawasan hunian yang tertata, sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Tuntutan yang disampaikan ketua DPC FSPKEP Kabupaten Tabalong Syahrul diantaranya  permintaan  pengesahan  RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omni Buslaw, penghapusan outsourcing (kontrak berkepanjangan) dan menolak upah murah serta stop PHK. 

"Kami ingin penyelesaian masalah upah tiga bulan  karyawan  PT Bagas Bumi Persada yang belum dibayar," jelas Syahrul, Jumat (1/5/2026).

Selain itu tuntutan terkait kemudahan  masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2,  roda 4 dan roda 6.

Enam tuntutan ini disampaikan Syahrul  pada acara syukuran dan bakti sosial dalam rangka Hair Buruh Internasional  di 
Balai Rakyat H Dandung Suchrowardi Tanjung.

Wakil Bupati Tabalong H Habib Muhammad Taufani Alkaf mengajak semua  pihak  terus menjaga komunikasi yang baik, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak, serta mengedepankan semangat kebersamaan.

"Mari kita jadikan momentum Hari Buruh ini sebagai semangat untuk terus bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas diri, serta berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Tabalong," pesan Habib Taufani.

Peringatan Hari Buruh Internasional ini juga dihadiri Ketua DPRD Riza Pahlipi, Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo, perwakilan Kodim 1008 Tabalong Kapten Uung Sutandi, Kadisnaker Tabalong Hadi Ismanto dan pengurus serikat buruh setempat.

Acara syukuran diisi dengan bakti sosial bagi anak yatim piatu dan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Tabalong didampingi Forkopimpda dan ketua Serikat buruh.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Langkah strategis itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan milik negara tersebut dalam menghadirkan pelayanan yang ramah, responsif, dan menyentuh hati pelanggan sehingga mereka merasa puas atas layanan.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng Muhammad Arif Fikri di Kota Banjarbaru, Selasa (28/4/2026), mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

"Workshop ini merupakan komitmen dan menjadi bagian dari upaya PLN dalam memberikan pelayanan terbaik sepenuh hati pada seluruh pelanggan dan kegiatan sudah memasuki chapter ke-4," ujar Fikri melalui keterangan tertulis.

Fikri menjelaskan, mengusung tema "Frontliner PLN Goes To HEART Services (Humble, Educated, Agile, Responsive, and Trusty Services) pelatihan diikuti 41 peserta terdiri atas frontliner, petugas administrasi, satpam, hingga billman.

Berbagai metode pembelajaran diterapkan, mulai dari simulasi kasus, roleplay, hingga diskusi kelompok bersama narasumber berpengalaman dari sektor perbankan serta PLN Group yang berlangsung di PLN UPDL Banjarbaru, 23 hingga 24 April 2026.

Dikatakan Fikri, peran petugas di garis depan sangat krusial membentuk pengalaman pelanggan terhadap layanan PLN apalagi frontliner, satpam hingga billman adalah pintu gerbang layanan, sehingga upskilling memang harus dilakukan berkesinambungan. 

"Program ini akan menjadi standar pelayanan di seluruh kantor layanan PLN dan seluruh peserta telah dibekali pemahaman terkait standar pelayanan PS4, yaitu Perilaku, Sikap, Senyum, Salam, dan Sapa," katanya.

Ditambahkan, standar itu menjadi fondasi utama membangun interaksi positif dengan pelanggan serta menciptakan pengalaman layanan yang berkesan. Harapan kami, melalui kegiatan memberikan keseragaman kualitas layanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan di seluruh unit layanan PLN.

"Kami bersama jajaran PLN UID Kalselteng optimistis seluruh petugas semakin profesional dan konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang prima bagi pelanggan," katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Sekretariat ini bukan hanya tempat berkumpul relawan, tetapi pusat gerak bersama. Saya minta lurah, camat, dan seluruh relawan benar-benar aktif menggerakkan masyarakat, karena perlindungan warga dimulai dari lingkungan terkecil," ujarnya di Banjarmasin, Jumat (10/4/2026).

Menurut Yamin, sekretariat yang diberi nama REDBAR ini tidak hanya menjadi simbol penambahan fasilitas, tetapi juga sinyal kuat perubahan pola pelayanan kebencanaan yang reaktif dan responsif menuju kolaborasi aktif berbasis masyarakat.

Dia menekankan, keberadaan sekretariat harus diikuti dengan perubahan cara kerja di tingkat kelurahan. Lurah tidak lagi hanya berperan administratif, tetapi menjadi motor penggerak kesadaran warga baik dalam pencegahan kebakaran maupun pengelolaan lingkungan.

"RT, RW, lurah, dan relawan bergerak bersama, potensi kebakaran bisa dicegah sebelum terjadi,” ujarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Yamin mengaitkan langkah ini dengan komitmen pemerintah yang sebelumnya telah menandatangani kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Menurut Yamin, kedua langkah ini saling terhubung yaitu keselamatan dan lingkungan harus dibangun dalam satu sistem terpadu.

“Kerja sama pengolahan sampah menjadi energi yang sudah kita teken bukan sekadar proyek, tapi arah masa depan kota. Tapi keberhasilannya tetap bergantung pada peran lurah dan masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya,” katanya.

Dari sisi kekuatan, ucap Yamin, keberadaan sekretariat relawan pemadam kebakaran memberikan basis koordinasi yang lebih cepat dan terstruktur. Dukungan pemerintah serta keterlibatan relawan menjadi modal besar untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan.

Namun, ungkap dia, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Kesadaran masyarakat yang masih rendah, pola hidup yang belum disiplin terhadap lingkungan, serta potensi lemahnya koordinasi antarwilayah menjadi hambatan yang harus segera diatasi.

Jika tidak, ucap Yamin, fasilitas dan kerja sama yang telah dibangun berisiko tidak memberikan dampak maksimal.

Karena itu, kata dia, pemerintah mendorong langkah konkret yang langsung menyentuh masyarakat.

Lurah dimintanya aktif membentuk gerakan lingkungan di tingkat RT dan RW, relawan pemadam kebakaran diperkuat tidak hanya dalam penanganan kebakaran tetapi juga edukasi pencegahan, pun masyarakat diajak menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.

"Saya ingin semua bergerak. Lurah jangan hanya menunggu, relawan jangan hanya siaga saat kejadian. Edukasi, sosialisasi, dan aksi nyata harus jalan terus di masyarakat,” kata Yamin.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Komitmen itu terungkap dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Agus Maulana dihadiri Bupati Saidi Mansyur dalam agenda penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah di Martapura, Rabu (8/4/2026).

Bupati Banjar Saidi Mansyur menegaskan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan jadi instrumen penting mendorong sistem transportasi daerah yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

"Kami berharap kebijakan yang telah disahkan DPRD dan diberlakukan itu mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Saidi usai paripurna.

Selain itu, dua raperda terkait penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) kepada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan Perumda Pasar Bauntung Batuah dinilai sebagai langkah strategis bagi BUMD.

"Penyertaan modal itu memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Daerah dan merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan, perluasan jaringan, serta optimalisasi kontribusi terhadap PAD," ucap Saidi.

Menurut Saidi, kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan air minum serta pengelolaan pasar daerah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemkab Banjar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan sinergi di pembahasan hingga persetujuan Raperda, sebagai wujud kemitraan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Pengesahan tiga perda menegaskan arah kebijakan pembangunan fokus pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja BUMD, serta akselerasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Saidi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Ketua 1 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalsel, H. Muhammad Tambrin, di Banjarbaru pada Senin (8/12/2025) menyampaikan bahwa bonus tersebut diberikan sebagai penghargaan dan apresiasi Pemprov Kalsel atas perjuangan kafilah yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

"Para peserta adalah pejuang Al-Qur’an yang telah berusaha maksimal. Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan dan dorongan agar pembinaan Al-Qur’an di Kalimantan Selatan terus berkembang," ujarnya.

Ada tujuh kafilah atau qori dan qoriah yang berhasil meraih prestasi di MTQN Kendari 2025 tersebut, untuk peraih juara 1 mendapatkan bonus sebesar Rp35 juta, juara 2 mendapatkan Rp30 juta dan juara 3 mendapatkan Rp25 juta.

Sedangkan juara harapan 2 mendapatkan bonus sebesar Rp15 juta dan juara harapan 3 mendapatkan Rp10 juta.

Tambrin menyampaikan pesan Ketua Umum LPTQ Kalsel yang merupakan Sekdaprov Kalsel H Syarifuddin, mengharapkan prestasi ini menjadi pendorong bagi seluruh pembina, pelatih dan lembaga pendidikan untuk terus memperkuat kerja sama dalam membina generasi pecinta Al-Quran.

LPTQ Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pembinaan yang lebih berjenjang, profesional dan modern guna meningkatkan prestasi pada MTQ dan STQH berikutnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Semoga upaya ini membawa berkah bagi Banua dan menjadi amal jariyah bagi kita semua," katanya.

Adapun tujuh kafilah yang berprestasi di MTQN Kendari 2025 adalah, Mufidhatul Husna pada Bidang Tahfizh 5 Juz dan Tilawah puteri meraih juara terbaik I, Haura Noor Shafiyya pada Bidang Tahfizh 1 Juz dan Tilawah Puteri merah juara terbaik II.

Kemudian, Rabiatul Ashfia pada Bidang Tilawah Anak-Anak Puteri meraih juara terbaik III, Angger Sulistyarini pada Bidang Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH) Puteri meraih juara terbaik III, Ahmad Khothib pada Bidang Tahfizh 10 Juz Putera meraih juara harapan II.

Selanjutnya, Arfa Zaidi Herniansyah pada Bidang Tilawah Anak-Anak Putera meraih juara harapan III dan Padlianor pada Bidang Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH) Putera meraih juara harapan III.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Sekretaris Daerah Yulian Herawati, di Batulicin, Sabtu (6/12/2025), mengatakan kemampuan daerah menggali sumber pendapatan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif, dan berbasis data.

"Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan harapan tercipta ruang dialog yang terbuka dan produktif," kata Yulian.

Ia mengatakan, setiap peserta didorong untuk menyampaikan pandangan, ide, dan pengalaman sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Badan Pendapatan Daerah bersama perangkat daerah terkait.

Yulian juga menegaskan perlunya memperkuat berbagai aspek strategis, seperti digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan regulasi, pemutakhiran basis data, hingga optimalisasi pengawasan dan penegakan aturan.

Semua langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pendapatan daerah berlangsung transparan, akurat, dan berkelanjutan.

Selain itu, inovasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, perlu terus diperkuat agar ekosistem pendapatan daerah dapat berkembang lebih efektif dan efisien.

Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap capaian PAD Kabupaten Tanah Bumbu ke depan.

"Pemerintah daerah mengapresiasi pelaksanaan FGD, harapannya forum ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat capaian target PAD, meningkatkan tata kelola pendapatan, serta memperkokoh pondasi pembangunan daerah,' harap Yulian.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Saat ini stok beras di Gudang Bulog Tanah Bumbu sebanyak 147 ton, sedangkan stok beras di Gudang Bulog Kotabaru sebanyak 499 ton, Stok tersebut memenuhi kebutuhan pangan hingga empat bulan ke depan,” kata Moch Faizal, di Batulicin Senin (1/12/2025).

Untuk menjaga stabilitas kebutuhan beras di dua wilayah tersebut, Periode 2025 Bulog telah menyerap gabah dari petani setempat sebanyak 1.500 ton gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500/kg.

Dia mengatakan, target yang harus diserap sebanyak 4.400 ton gabah kerting giling (GKG) atau setara beras 2.200 ton.

Ada beberapa kendala untuk memenuhi penyerapan gabah dari petani, salah satunya adalah harga gabah di masa tertentu nilainya lebih mahal dibandingkan dari harga Bulog yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga Sebagian masyarakat lebih memilih ke pasar lain.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog kini melakukan pembelian gabah langsung dari petani tanpa melalui tengkulak untuk memastikan petani mendapatkan harga yang sesuai.

Bulog menetapkan harga pembelian gabah seperti yang diarahkan Bapanas, untuk mencegah petani menjual gabahnya di bawah harga yang ditetapkan. Bulog menyiapkan kapasitas gudang yang memadai, baik gudang milik sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, untuk menampung stok gabah yang diserap.

Bulog juga melakukan sosialisasi kepada petani mengenai ketentuan harga pokok penjualan (HPP) dan kriteria gabah yang bisa diserap agar tidak terjadi salah persepsi.

"Hal ini penting agar petani memahami persyaratan harga dan kualitas yang ditetapkan. Bulog membentuk tim khusus seperti "Jemput Gabah Beras BULOG" dibentuk untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pembelian gabah dari petani secara proaktif," terang Faizal.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR di Banjarmasin, Selasa (9/9/2025), menyampaikan, telah melaksanakan rapat koordinasi dan pemantauan terkait pencegahan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa yang dihadiri tim KPK.

"Kami sangat mendukung adanya MCSP KPK ini. Program ini tentu akan sangat membantu pemerintahannya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui delapan fokus area yang dievaluasi setiap tahun sebagai rapor bagi Kota Banjarmasin," ungkapnya.

Dia menjelaskan, rapat kali ini menitikberatkan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang masuk rawan terjadi tindakan pidana korupsi.

Menurut Yamin, fokusnya untuk menilai sejauh mana pelaksanaan indikator pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap proses.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui sampai sejauh mana indikator pelaksanaan pengadaan sudah dilakukan, bagaimana pengendalian pengadaan barang dan jasa strategis," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, menunjukkan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan transparansi.

"Terpenting juga memastikan regulasi kebijakan tersedia untuk mendukung akuntabilitas," ujarnya.

Yamin berharap kehadiran Satgas Penindakan KPK Agus Kurniawan bersama tim dapat memberikan masukan dan pendampingan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.

"Kami berharap dengan kedatangan tim KPK ini akan ada bimbingan dan masukan yang dapat meningkatkan nilai MCSP Kota Banjarmasin, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Yamin memastikan komitmen pemerintahannya untuk memerangi praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pengadaan yang transparan, profesional dan akuntabel.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Selama kita menjaga Tanah Air dari hati dan pikiran, maka tidak ada alasan untuk bisa dipecah belah," kata Guru Adam di Banjarbaru, Sabtu (30/8/2025).

Pendiri Pendopo Azzahra Syech Muhammad Arsyad Al Banjari itu mengajak seluruh masyarakat bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di Ibukota Jakarta.

Menurut dia, daerah lain, termasuk Kalimantan Selatan, jangan sampai mengalami kejadian serupa karena hanya menyisakan hal tidak baik bagi ketentraman masyarakat.

Dia mengajak peristiwa bentrok aksi massa di Jakarta bisa dijadikan momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan.

"Jangan terpengaruh provokasi, kita semua cinta damai dan jaga daerah tetap sejuk dan nyaman ditinggali," ucap Guru Adam.

Sembari menadahkan tangan, Guru Adam berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) senantiasa menurunkan rahmat-Nya, ampunan, dan perlindungan bagi Ibu Pertiwi, Tanah Air tercinta.

"Kemajuan bangsa hanya bisa diraih lewat persatuan bukan perpecahan," ucap Guru Adam.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala DKP Kalsel Rusdi Hartono mengatakan paket ikan yang dibagikan terdiri dari ikan peda dan patin, disalurkan secara gratis kepada warga yang hadir pada Bazar Ikan Segar di area Markas Polda Kalsel.

“Kegiatan ini merupakan partisipasi aktif kami dalam menyambut kunjungan Kapolri. Mudah-mudahan masyarakat bersama Polri, khususnya Polda Kalsel, dapat menjalin kebersamaan mewujudkan Kalsel selalu kondusif,” ujarnya.

Rusdi menambahkan pembagian paket ikan tersebut juga menjadi bagian dari program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein bergizi dan terjangkau.

Ikan, lanjutnya, merupakan sumber protein hewani yang kaya omega-3, vitamin, dan mineral penting bagi tumbuh kembang anak serta kesehatan jantung.

Selain ikan, paket sembako yang dibagikan juga berisi beras dan minyak goreng, sehingga semakin membantu kebutuhan rumah tangga warga.

Salah seorang warga dari Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut Sukri mengaku senang menerima bantuan tersebut.

“Semoga bisa dapat kayak gini terus, terima kasih untuk Bapak Kapolri,” katanya.

DKP Kalsel secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong masyarakat gemar makan ikan, antara lain melalui edukasi gizi, diversifikasi olahan ikan, hingga lomba masak serba ikan tingkat provinsi.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kunjungan kerja ke Kalsel, guna meresmikan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Polda Kalsel dan Polres Tanah Bumbu.

Selain itu juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan 10 SPPG baru di berbagai wilayah Kalsel.

Kapolri turut meninjau langsung kegiatan gerakan pangan murah dan bakti sosial yang digelar di areal perkantoran Polda Kalsel.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abdillah mengapresiasi festival yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur, Senin (18/8/2025).

"Saya apresiasi kegiatan ini, karena digagas oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna Pasak Banua, Desa Handil Gayam," ucap Abdillah di Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Senin.

Abdillah mengatakan acara ini merupakan ajang pelestarian adat, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Banjar.

Dia menyampaikan dukungan penuh Pemkab Tanah Laut terhadap kegiatan pelestarian budaya agar tidak pernah hilang seiring dengan perkembangan zaman.

"Budaya adalah identitas. Jika budaya hilang, hilang pula jati diri kita. Karena itu, generasi muda harus mencintai, mempelajari dan mempraktikkan budaya Banjar dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Bukan itu saja, kegiatan ini tidak sekadar hiburan, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan, meningkatkan kekompakan, dan membangkitkan rasa bangga sebagai warga Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Abdillah juga menyoroti perubahan sosial akibat kemajuan teknologi yang membuat beberapa tradisi, seperti penggunaan tajak, wantilan dan kebiasaan mengatam, semakin jarang ditemukan.

Oleh karena itu, Abdillah mendorong pembentukan kelompok seni di tiap desa untuk menjaga eksistensi budaya agar dapat terpelihara dengan baik.

“Kalau sudah ada kelompok hadrah, habsyi atau kesenian lainnya, bentuk kepengurusan dan daftarkan ke Dinas Pendidikan agar bisa mendapatkan SKT. Dengan begitu, mereka bisa mengajukan bantuan hibah,” jelasnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, siap memberi stimulan untuk kegiatan seni-budaya lokal, termasuk pengadaan peralatan.

Dia juga mengingatkan budaya Banjar memiliki kekayaan yang harus digali dan dikembangkan, sehingga mampu memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah keberagaman.

Festival Adat Budaya Banjar di Kecamatan Bumi Makmur berlangsung selama tiga hari pada 18-20 Agustus 2025, menampilkan berbagai pertunjukan seni dan tradisi khas Banjar, seperti madihin, musik panting, dan silat bakuntau.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kabupaten Tanah Laut mencatat sejarah baru dengan capaian produksi pertanian tertinggi sepanjang masa, mencapai 279 ribu ton padi pada tanam pertama dan kedua tahun 2025," kata Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin (18/8/2025).

Rahmat mengatakan, capaian itu masih bisa bertambah dari hasil panen atas penanaman padi musim ketiga yang akan datang.

Bukan itu saja, Bupati Tala H. Rahmat Trianto kembali menyampaikan, lonjakan ini merupakan dampak positif dari kebijakan nasional yang digaungkan Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus bukti kesuksesan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat.

"Ini capaian tertinggi kita. Semangat persatuan menjadi pesan utama pidato kenegaraan benar-benar terwujud di Tala," kata Rahmat Trianto.

Sebelumnya dalam rapat paripurna yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanah Laut, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD, dan tokoh masyarakat tersebut, Bupati menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menurut dia, dampak kebijakan nasional program pemerintah pusat di bidang pertanian terbukti efektif mendorong produktivitas di daerah. Hasil positif ini hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi, sesuai motto Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Dalam acara rapat paripurna tersebut Bupati didampingi Wakil Bupati M Zazuli, Pj Sekda Ismail Fahmi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini mengatakan, angka tersebut tertuang dalam rapat paripurna kesepakatan bersama kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Banjarmasin, Rabu (14/8/2025).

Menurut Isnaini, besaran rancangan APBD 2026 menurun dibanding APBD Perubahan 2025 yang mematok target pendapatan Rp2,2 triliun dan belanja Rp2,4 triliun.

"Tentunya kita belum tahu apakah akan ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada APBD 2025 ini yang bisa dimasukkan ke rancangan APBD 2026," ujarnya.

Ia berharap pemerintah kota lebih aktif berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Sebagai kota perdagangan, jasa, dan pengembangan pariwisata, banyak potensi yang bisa digali untuk mendongkrak PAD," katanya.

Legislatif, lanjut Isnaini, siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi maupun pengawasan, agar pembiayaan pembangunan kota dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi Banjarmasin Maju Sejahtera.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengapresiasi DPRD menyepakati KUA-PPAS 2026.

"Kesepakatan ini menjadi landasan penting penyusunan APBD 2026 untuk mencapai target RPJMD dan indikator kinerja utama daerah," ujarnya.

Yamin menyebut, rancangan anggaran akan diarahkan untuk mendukung 22 program prioritas, di antaranya pemberian 1.200 beasiswa untuk perguruan tinggi, vokasi, atlet, seniman, dan kepolisian, dengan prioritas bagi perempuan, disabilitas, tahfiz Al-Quran, dan masyarakat tidak mampu.

Selain itu, ada program 500 beasiswa bagi calon dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, dan tenaga kesehatan dengan kuota khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, serta pemberian perangkat sekolah gratis dari seragam, sepatu, tas, hingga buku bagi siswa dari tingkat PAUD sampai SMA.

Program lainnya meliputi layanan konsultasi dokter gratis 24 jam melalui aplikasi Ya Do, pendirian klinik kesehatan jiwa di lahan rumah singgah untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni di Banjarbaru, Rabu (13/8/2025), mengatakan program Genting merupakan bentuk gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting melalui peran aktif seluruh pihak.

"Program Genting menjadi salah satu upaya mempercepat penurunan angka stunting yang terus dilakukan jajaran pemerintah kota bersama pihak terkait lainnya," ujarnya.

Menurut dia, melalui program tersebut semua pihak dapat bersinergi menjaga kualitas kesehatan anak sejak usia dini demi mewujudkan generasi unggul dan berkualitas.

Ia menyebut Banjarbaru menempati peringkat terendah kedua angka stunting di Kalsel dan capaian tersebut akan terus dipertahankan agar kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Selain menggalakkan program Genting, Pemkot Banjarbaru juga menggelar rembuk stunting sebagai wadah menyatukan langkah dan komitmen pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan stunting.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan itu dihadiri berbagai pihak terkait dan menjadi momentum memperkuat kerja sama dalam penanganan stunting.

"Melalui rembuk stunting, seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan program dan kebijakan yang mampu menurunkan stunting di Banjarbaru," katanya.

Ia menambahkan, rembuk tersebut juga penting untuk memastikan intervensi percepatan penurunan stunting dijalankan pemerintah, sektor terkait, serta didukung penuh seluruh lapisan masyarakat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menurut Rahmat, dari total luas wilayah 363.000 hektare, sekitar 264.000 hektare atau 72 persen merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan.

"Kami memacu para petani dan brigade pangan untuk melaksanakan penanaman secara intensif, sehingga target panen padi tiga kali dalam setahun bisa tercapai," ujarnya.

Ia menegaskan, Tanah Laut menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai sampel program swasembada pangan nasional.

“Alhamdulillah Tanah Laut dipercaya sebagai daerah percontohan swasembada pangan karena dinilai memiliki peningkatan signifikan,” katanya.

Rahmat mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian RI yang telah menyalurkan berbagai program serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Kami berterima kasih atas bantuan hampir 900 unit alsintan yang diberikan kepada 83 brigade pangan di Tanah Laut. Ini luar biasa untuk mendukung produktivitas pertanian," ucapnya.

Usai kegiatan di Desa Tambak Karya, rombongan melanjutkan peninjauan lahan oplah dan penanaman padi IP 300 di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati.

Kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat Kementerian Pertanian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Bupati Tapin H Yamani di Rantau, Rabu (13/8/2025), mengatakan sosialisasi dana transfer dan kebijakan keuangan daerah menghadirkan narasumber lintas kementerian untuk membahas peluang pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan insentif fiskal.

"Ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan rencana keuangan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga proses penyusunan APBD 2026 dapat lebih terukur dan tepat sasaran," ujarnya.

Menurut dia, informasi yang diperoleh dari sosialisasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2026 agar selaras, terukur, dan sesuai skala prioritas pembangunan.

Yamani menyebut pengelolaan dana transfer harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Pentingnya kesamaan pemahaman lintas perangkat daerah agar perencanaan anggaran dapat berjalan konsisten dari tahap perencanaan hingga realisasi," katanya.

Ia berharap hasil sosialisasi itu dapat diterapkan dalam setiap proses perumusan kebijakan anggaran, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dari Kanwil Kemenkum Kalsel hadir Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardana, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka serta para JFT dan JFU.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru di hadiri Pj. Sekretaris Daerah, Eka Saprudin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Minggu Basukhi, Kepala Bagian Hukum, Hadlrami, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraha, Sonny Tua Halomoan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Gusti A. Wakhid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selamat Riyadi, serta Kepala Dinas PMPTSP, Muhammad Fuad serta jajaran.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari perkenalan nomenklatur baru Kementerian Hukum, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa tugas utama Kanwil Kemenkum Kalsel adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum di tingkat provinsi.

"Kami hadir untuk memperkenalkan tugas Kementerian Hukum yang baru serta mendorong Kabupaten Kotabaru mengoptimalkan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki," ungkap Kepala Kantor Wilayah dalam audiensinya.

Tak hanya fokus pada KI, Kanwil Kemenkum Kalsel juga mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kotabaru dan meningkatkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta jumlah paralegal.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah berharap Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Kotabaru tahun 2025 bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berharap Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan capaian IRH demi efektivitas hukum dan investasi daerah, serta peningudalam jumlah Desa Sadar Hukum dan Paralegel" ujarnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi ini.

"Kami menyambut baik audiensi ini sebagai langkah membuka wawasan dan memperkuat kerja sama antara Kabupaten Kotabaru dengan Kementerian Hukum," tutur Eka.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menindaklanjuti hasil penilaian IRH serta mendorong perangkat daerah terkait dalam melengkapi data dukung yang diperlukan.

"Komitmen kami adalah melakukan tindak lanjut terhadap penilaian IRH dan mengoptimalkan data dukung dari seluruh dinas terkait," tegasnya.

Audiensi ini ditutup dengan diskusi interaktif dan harapan bersama untuk memperkuat kolaborasi di bidang hukum, mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual, serta mendukung pembangunan hukum yang efektif di Kabupaten Kotabaru.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Jadi ini program padat karya tunai desa. Fokusnya gotong-royong membersihkan sungai sepanjang tiga kilometer karena banyak sampah dan eceng gondok," kata Camat LAU Muayad di Barabai, Selasa (29/4/2025).

Camat juga mengatakan kegiatan padat karya ini melibatkan masyarakat Desa Pahalatan dibantu TNI-Polri, sekaligus untuk menyadarkan warga bahwa penting sekali dalam menjaga dan merawat sungai.

"Mengingat saat ini curah hujan tinggi sehingga daerah hilir akan terkena dampaknya jika sungai meluap," tambahnya.

Kepala Desa Pahalatan, Hamli menambahkan penumpukan eceng gondok di wilayahnya sudah sangat parah, oleh sebab itu kegiatan padat karya ini difokuskan untuk membersihkan sungai.

Menurut Hamli, warga setempat mayoritas menggantungkan hidupnya lewat sungai, jadi kegiatan bersih-bersih sungai ini sangat diperlukan untuk memudahkan akses dan aktivitas masyarakat.

"Panjang sungai yang dibersihkan sekitar tiga kilometer. Warga membersihkan dengan peralatan seadanya. Ada yang menggunakan parang, ada juga yang menggunakan kelotok untuk memecah eceng gondok," jelasnya.

Hamli menerangkan, yang utama dibersihkan seperti di bawah jembatan, karena kelotok (perahu) tidak bisa lewat jika terhambat penumpukan eceng gondok maupun sampah.

"Total ada sekitar 110 warga yang gotong royong dengan menggunakan kelotok," jelasnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada warga serta TNI-Polri yang telah membantu membersihkan sungai di Pahalatan, serta Bupati HST Samsul Rizal karena memberikan dukungan terhadap kegiatan ini.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarbaru nomor 100.3.3.3/187/KUM/2025 yang terbit pada 4 Maret 2025.

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Banjarbaru Erwin di Banjarbaru, Sabtu (19/4/2025), menjelaskan sepuluh proyek strategis tersebut terbagi di tiga SKPD.

“Untuk 10 proyek itu di antaranya terbagi di mana delapan paket di Dinas PUPR, satu di Dinas Perkim, dan satu di Dinas Kesehatan,” ungkap Erwin.

Semuanya, kata Erwin adalah program pembangunan fisik yang dibiayai oleh APBD murni.

Pagu anggaran pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarbaru menjadi yang paling besar, mencapai Rp17,9 miliar. Sedangkan yang terkecil adalah pembangunan Kolam Retensi Guntung Jingah dengan pagu Rp2,7 miliar.

“Keduanya adalah kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,” sebutnya.

Dia berharap, sebanyak 10 proyek strategis ini bisa dikerjakan maksimal dan sesuai target. Sebab memuat upaya Pemkot dalam menghadapi bencana banjir.

“Selain pembangunan kolam retensi, juga ada peningkatan Embung Gunung Kupang di Cempaka,” ucapnya.

“Mayoritas adalah pembangunan fasilitas publik, seperti pembangunan lapangan latihan, laboratorium kesehatan, dan trotoar,” tutupnya.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan khususnya di Bidang Bina Marga mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat pada 2025 tidak berpengaruh terhadap proyek-proyek fisik yang dikelola.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Bina Marga Adi Maulana yang memastikan bahwa seluruh paket pekerjaan fisik tetap berjalan sesuai rencana.

“Untuk pekerjaan fisik 2025, tidak ada yang terdampak oleh kebijakan efisiensi. Tidak ada paket yang ditunda atau dialihkan anggarannya,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden RI lebih menyasar pada anggaran non-fisik atau belanja operasional, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Dukungan ini kita dapatkan saat melaksanakan audiensi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen beberapa waktu lalu," kata Bupati Samsul Rizal di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Minggu (20/4/2025).

Rizal mengatakan hal ini didapatkan tidak lepas dari capaian Pemerintah Kabupaten HST yang mendapat nilai tertinggi Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan se Kalimantan Selatan (Kalsel).

Audiensi tersebut dihadiri Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen WInner Jihad Akbar bersama jajaran, sedangkan Bupati Samsul Rizal ditemani Sekretaris Daerah HST, Asisten Pembangunan, Komisi I DPRD HST, serta Kepala Dinas Pendidikan HST.

Saat berdialog, Bupati biasa disapa Bang Rizal tersebut menyampaikan kondisi pendidikan di wilayahnya yang dipengaruhi karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik.

Menurutnya, dinamika lokal ini menuntut pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, hingga menengah.

“Upaya penjaminan mutu terus kami lakukan melalui berbagai program dan inovasi daerah. Namun untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, kami memerlukan sinergi dan dukungan konkret dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia berharap audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.

Selain menyampaikan capaian dan tantangan yang dihadapi daerah, Pemkab HST juga berharap mendapatkan informasi terkini mengenai kebijakan dan program prioritas dari Kemendikbudristek, khususnya di bidang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

“Kami harapkan pertemuan ini menghasilkan dialog yang konstruktif, pertukaran informasi yang komprehensif, serta identifikasi peluang kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan pusat,” harapnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Pada kesempatan itu, manajemen bank milik daerah ini juga menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp1.058.531.102,03 dan penyerahan dividen Bank Kalsel 2024 ke Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp15.536.574.458, yang diterima Wali Kota Banjarmasin, H. M Yamin HR.

Wali Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel yang sudah membersamai dan mensupport Pemko Banjarmasin dalam permasalahan sampah.

“Terima kasih Bank Kalsel sudah membersamai dan support, CSR untuk dibutuhan masyarakat, bantuan satu unit mesin pencacah, nanti kalo sudah datang langsung dibawa ke TPAS Basirih, ini sangat bermanfaat untuk pemilahan sampah,” ujarnya, saat memberikan sambutannya diacara bertajuk Performance Review Meeting Triwulan I 2025, di Hotel Rattan Inn, Rabu (16/4/2025) pagi.

Selain itu, ia juga meminta agar pihak Bank Kalsel beserta seluruh jajarannya ikut serta dalam mensosialisasikan pemilahan sampah dari rumah.

“Mohon doa dan bantuan agar bisa mensosialisasikan sampah, di lingkungan masing-masing, lingkungan kerja, kurangi sampah plastik. Setiap kegiatan-kegiatan ulun pasti sampaikan ini dan sudah ulun buatkan surat edaran, pengurangan sampah plastik,” tambahnya.

Di akhir sambutan, ia juga menginformasikan akan meniru dan melakukan program seperti di Negara Sakura, Jepang, agar bisa mensosilisasikan sampah sejak usia dini.

"Kita akan mencoba bekerjasama dengan pihak Jepang, agar mulai tingkat Taman Kanak kanak dan Sekolah Dasar sudah didik untuk memilah sampah,” tandasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Meski mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini secara optimal. Tahun ini jumlah unit yang direhabilitasi sebanyak 50 rumah, sedikit berkurang dari tahun 2024 yang mencapai 55 unit,” kata Gusnanda di Banjarmasin, Rabu (16/4/2025).

Dia menjelaskan pengurangan lima rumah tersebut dilakukan atas dasar penyesuaian anggaran dan efisiensi pelaksanaan program. Meski demikian kualitas bantuan dan kriteria penerima tetap menjadi prioritas agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinsos Kalsel terus bersinergi dengan Dinsos kabupaten/kota terkait pelaksana teknis di lapangan.

Proses pendataan penerima bantuan dilakukan secara selektif melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta hasil musyawarah desa dan kelurahan.

“Setiap unit rumah akan kita perbaiki meliputi perbaikan struktur bangunan, atap, lantai, dan fasilitas sanitasi dasar. Kami ingin memastikan bahwa rumah yang dibantu benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat bagi penghuninya,” ucap Gusnanda.

Program RS-RTLH merupakan salah satu bentuk implementasi dari kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta mendorong peningkatan taraf hidup.

Dinsos Kalsel berharap meskipun dengan jumlah yang terbatas, program ini tetap memberikan dampak positif dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan swasta untuk turut serta dalam program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Supaya pelayanan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar maka kami sedang mempersiapkan aturan atau legalitas hukum untuk menghindari adanya jual beli organ tubuh mendatang,” katanya di Banjarmasin, Selasa (15/4/2025).

Ia menerangkan, dalam pelaksanaan transplantasi ini ialah tim legalisasi untuk memperkuat pelayanan ke depannya, karena apabila di suatu daerah baru melaksanakan pelayanan ini akan menjadi isu sensitif di masyarakat.

Pihaknya mengatakan RSUD Ulin rencana akan melakukan pelayanan transplantasi organ diantaranya ginjal, kornea mata dan jantung.

Yang mana menjadi satu paket apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan tersebut di Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena dengan pelayanan transplantasi organ ini dapat mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik sehingga transplantasi organ dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien,” ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hadi mengatakan dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dari 2020-2024 di Kota Banjarmasin, mulai dari pencegahan maladministrasi hingga penyelesaian Laporan.

Dari sisi pencegahan maladministrasi pada 2021, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan skor penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 83,98, pada 2022 menurun menjadi 69,63.

Selanjutnya, skor kepatuhan meningkat dengan nilai 88,02 pada 2023 dan meningkat tajam dengan skor 95,45 pada 2024.

Kemudian Pemkot Banjarmasin  Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan predikat penilaian hijau pada 2021, 2023 hingga 2024.

"Kami berharap ini ditingkatkan, kalau bisa semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, juga masuk dalam zona hijau," lanjutnya.

Sedangkan dari sisi penyelesaian laporan, Perwakilan Ombudsman Kalsel memberikan catatan atas kecepatan respon terhadap setiap aduan masyarakat.

“Jika ada laporan masyarakat, agar segera direspon. Ini yang jadi atensi kami”, tegas Hadi Rahman.

Bukan itu saja, ucap Hadi, sejumlah laporan yang mereka tangani dan tindaklanjuti diantaranya terkait pengelolaan sampah, penegakan disiplin ASN, penanganan infrastruktur, tata kelola pendidikan, pengurusan adminduk, penerbitan sporadik tanah, akses internet bagi sekolah, hingga penegakan Perda misalnya terkait truk angkutan masuk kota serta pengelolaan sungai.

"Bagi kami, ini merupakan bukti konkrit bahwa pelayanan publik di Banjarmasin, diberi perhatian yang serius," ujar Hadi saat melakukan kunjungan kelembagaan dengan Wali Kota Banjarmasin.

Hadi menjelaskan Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, Swasta atau perseorangan yang diberi
tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, ada dua fokus yang dilakukan oleh Ombudsman, yakni pencegahan maladministrasi dan penyelesaian Laporan.

Di akhir pertemuan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan “Ombudsman Brief” yang berisi catatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir.

“Kami berharap, catatan ini bisa menjadi bahan dan rujukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi”, tutup Hadi Rahman.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasad korban tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Namu, Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas karena terdapat luka lebam pada bagian leher dan kerabat korban juga menyebut telepon seluler milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Sekitar 52 persen produksi sampah di kota ini jenis organik," ujarnya di Banjarmasin, Minggu (13/4/2025).

Menurut dia, produksi sampah di kota ini sekitar 600 ton lebih perharinya dengan jumlah penduduk lebih 700 ribu jiwa.

"Jadi banyak sampah bekas makanan dan lainnya yang jenis organik dari masyarakat kita," tuturnya.

Sedangkan sampah lainnya, ungkap Alive, seperti botol plastik hanya sekitar 12 persen, sisanya sampah seperti kantong plastik dan lainnya.

"Jadi jika kita bisa mengelola sampah organik ini dengan maksimal, kita bisa mengurangi darurat sampah saat ini," ujarnya.

Alive menyatakan, gerakan pengolahan sampah organik pun tengah digalakkan untuk dijadikan kompos, di mana masyarakat diminta melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik, sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS).

"Saat ini sudah ada kemajuan untuk pemilihan sampah di tingkat kelurahan, di mana dirikan rumah pilah," ujarnya.

Menurut Alive, Kota Banjarmasin saat ini terus berjuang untuk keluar dari darurat sampah akibat ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 1 Februari 2025.

Selain melakukan upaya pemilahan sampah tersebut, pengiriman sampah ke TPAS Banjabakula di Kota Banjarbaru terus dimaksimalkan.

"Saat ini kita bisa mengirim sampah ke TPAS Banjabakula sekitar 300 ton," ujarnya.

Untuk tumpukan sampah yang masih terlihat dibeberapa titik, Alive menyatakan akan segeranya ditangani.

"Kita harus bersama-sama untuk penanganan darurat sampah ini, kami minta masyarakat mendukung program pilah sampah dari rumah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, TPAS Basirih milik Pemkot Kota Banjarmasin mendapatkan sanksi tegas penutupan dari 1 Februari 2025 hingga kini dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping).

Sanksi tersebut hingga membuat sampah di Kota Banjarmasin banyak timbunan atau tidak terangkut di tempat pembuangan sementara (TPS), karena produksi sampah di Kota Banjarmasin setiap harinya mencapai lebih 600 ton.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyatakan Kopdes MP ini akan dibentuk di desa-desa berstatus "Mandiri" yang tersebar di seluruh Kalsel sebagai bentuk keseriusan dalam merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. 

Untuk komitmen awal, rapat koordinasi tingkat provinsi akan segera dihelat di Banjarbaru. Sebagaimana diketahui, jumlah desa di Kalsel mencapai 1.871 dari jumlah tersebut, 811 desa telah berstatus Mandiri.  

"Ini akan menjadi target awal pembentukan Kopdes MP sebagai bagian dari program nasional yang menargetkan 80.000 koperasi se-Indonesia," kata Faried Fakhmansyah dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Dia menambahkan, rapat koordinasi yang dijadwalkan akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel ini akan menjadi momentum penting untuk menyinergikan langkah seluruh dinas terkait.  

Lebih lanjut, Faried menegaskan bahwa DPMD Provinsi Kalsel memberikan dukungan penuh terhadap Inpres tersebut. 

Inpres No. 9/2025 yang ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 27 Maret 2025 mengamanatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk mengambil tindakan strategis dan terkoordinasi dalam pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Merah Putih.  

Langkah ini dipandang sebagai salah satu ikhtiar pemerintah pusat dalam memperkokoh fondasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.  

Pembentukan Kopdes MP ini juga berlandaskan pada Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kementerian Koperasi dan UKM, tertanggal 27 Februari 2025.  

Kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi sinergi kedua kementerian dalam mendorong pertumbuhan usaha kelembagaan ekonomi desa secara berkelanjutan. 

Senada, Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Riza Patria, dalam paparannya yang bertajuk "Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih", menekankan urgensi pengembangan Kopdes MP melalui pendekatan komprehensif.  

"Kita tidak hanya fokus pada pendirian koperasi baru, tetapi juga pada revitalisasi koperasi yang sudah ada, serta integrasinya dengan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDesa Bersama," pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Penyaluran DAK Fisik tersebut untuk bidang air minum tahap pertama terealisasi senilai Rp2,6 miliar per Maret 2025,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi dikonfirmasi di Banjarmasin, Minggu (13/4/2025).

Ia menyebutkan prestasi nasional ini ditorehkan Kabupaten Barito Kuala pada triwulan pertama 2025 sebagai daerah penyalur DAK Fisik tercepat se-nasional. Bahkan menjadi satu-satunya daerah yang telah merealisasikan DAK Fisik pada triwulan pertama di antara 546 pemerintah daerah di Indonesia.

“Keberhasilan ini sangat bergantung pada pemenuhan kelengkapan dokumen syarat penyaluran yang lebih awal, yakni laporan realisasi penyerapan, capaian kegiatan DAK Fisik 2024, serta daftar kontrak yang sudah ditinjau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),” tutur Syafriadi.

Syafriadi mengatakan Kabupaten Barito Kuala yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, telah menyelesaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik 2024 pada awal 2025.

Selanjutnya, Dinas PUPR Barito Kuala selaku pelaksana teknis DAK Fisik bidang air minum persiapan pengadaan barang dan jasa pada triwulan pertama dan segera melakukan kontrak yang nantinya dokumen syarat salur DAK Fisik air minum tahap satu dapat dipenuhi dan disampaikan ke KPPN Banjarmasin melalui aplikasi OMSPAN TKD.

Selain itu, Provinsi Kalsel juga menorehkan prestasi nasional pada awal tahun sebagai daerah tercepat penyaluran Dana Desa 2025. Bahkan jika dibandingkan pada 2024, tahun ini mengalami akselerasi yang signifikan dari hanya 20 desa di satu kabupaten (Hulu Sungai Utara) pada 2024, menjadi 116 desa di tiga kabupaten (Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Utara) pada 2025.

Syafriadi mengungkapkan beberapa keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, DJPb Kalsel, serta KPPN kabupaten/kota setempat yang bekerja sama dalam percepatan penyaluran DAK Fisik 2025.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M Syarifuddin dan berharap prestasi ini dapat menjadi semangat bagi kabupaten/kota lain untuk memacu penyaluran DAK Fisik pada periode berikutnya.

Kepala KPPN Banjarmasin Fanny Fariyanto mengapresiasi prestasi dan dedikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik 2025.

“Kami berharap penyaluran DAK Fisik 2025 di kabupaten/kota lain juga dapat tersalur dengan baik tanpa hambatan, sehingga berdampak positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Fanny.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi Sulaiman menekankan pentingnya percepatan perbaikan lapangan agar stadion dapat segera dimanfaatkan. Terutama untuk latihan dan kegiatan Elite Pro Academy (EPA). 

Ia mengungkapkan, kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam mengembalikan fungsi stadion kebanggaan masyarakat Banua. Setelah melakukan pemantauan, Hasnur menemukan bahwa kondisi rumput lapangan tidak rata dan ditumbuhi rumput liar. 

Oleh karena itu, diintruksikan Dinas PUPR Kalsel untuk segera melakukan perbaikan. 

“Kita ingin lapangan ini bisa digunakan untuk latihan dan EPA dulu. Untuk pertandingan resmi Liga 1, kita masih akan mengevaluasi kekurangan sesuai standar,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menginformasikan bahwa pembangunan fisik tribun stadion telah rampung 100 persen pada tahun 2024. Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar dalam APBD Murni 2025 untuk perbaikan lintasan lari. 

“Namun, dengan arahan Wagub agar lapangan yang dibenahi terlebih dahulu, kita akan berkoordinasi dengan pihak Lestarindo untuk prioritas perbaikan,” kata Yasin.

Sehubungan dengan kondisi lapangan yang mulai tidak terawat, Dinas PUPR menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel.  

“Perawatan dan pengelolaan lapangan ini dilakukan oleh Dispora,” ucap Yasin.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembenahan stadion sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga di Kalimantan Selatan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hujan tersebut dapat disertai angin kencang, kilat atau petir pada siang atau sore hari.

Wilayah berpotensi mengalami cuaca tersebut adalah Tanah Bumbu, sementara daerah lainnya hujan berpotensi mengguyur pada dini hari.

Wilayah-wilayah tersebut adalah:

1. Banjarmasin
2. Barito Kuala
3. Hulu Sungai Selatan
4. Hulu Sungai Utara
5. Balangan
6. Tabalong

Waspada Dampak Bencana Hidrometeorologi

Pihaknya memperingatkan warga agar selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang masih melanda Kalimantan Selatan.

Dampak bencana hidrometeorologi tersebut seperti banjir, banjir bandang, pohon tumbang, jalanan licin, genangan air, dan tanah longsor.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara bersejarah ini tidak hanya menandai babak baru dalam peningkatan infrastruktur Binda Kalsel, tetapi juga menjadi momentum apresiasi atas kolaborasi erat yang telah terjalin dengan berbagai elemen penting.

Peresmian kantor baru Binda Kalsel dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan kunci, menunjukkan sinergi yang kuat antara lembaga intelijen dengan berbagai pihak.

Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (KBIN RI) Letjen TNI (Purn) M Herindra, Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Komandan Korem, para wali kota dan bupati se-Kalimantan Selatan, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (GM UIP KLT), GM PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng, GM UIP3B Kalimantan, PLN Indonesia Power Unit Pelaksana Pembangkitan (UBP) Asam-asam, serta berbagai perwakilan instansi dan tokoh masyarakat lainnya.

Acara inti peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan pita yang dilakukan langsung oleh KBIN RI beserta Gubernur Kalsel kemudian dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas kantor baru oleh para tamu undangan.

Kantor baru ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan operasional yang lebih efektif bagi Binda Kalsel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangkaian acara, KBIN RI memberikan penghargaan khusus kepada sejumlah mitra strategis yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tugas-tugas intelijen dan pembangunan di Kalimantan Selatan.

General Manager UIP KLT PLN, Raja Muda Siregar, menjadi salah satu penerima penghargaan prestisius ini.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kerja sama konstruktif yang telah terjalin antara PLN UIP KLT dan Binda Kalsel selama ini, terutama dalam mendukung pengamanan proyek-proyek strategis nasional sektor energi.

Raja Muda Siregar, usai menerima penghargaan, menyampaikan rasa bangganya atas apresiasi yang diberikan.

“Kami di PLN UIP KLT menyadari betul pentingnya sinergi dengan Binda Kalsel dalam menjalankan amanah pembangunan infrastruktur kelistrikan yang vital bagi kemajuan Kalimantan Selatan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kerjasama dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya dalam siaran pers yang disampaikan, Jumat (11/4/2025).

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalimantan Selatan Brigjen Pol Nurullah, dalam sambutannya yang penuh semangat, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.

“Lebih dari sekadar infrastruktur, kantor ini adalah simbol penguatan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen bangsa.

Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh para mitra, yang telah bahu-membahu menjaga keamanan dan kelancaran pembangunan di daerah ini,” paparnya.

Lebih lanjut, Kabinda Kalsel menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas dan penguatan kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Binda dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi yang krusial bagi stabilitas dan kemajuan daerah.

Selain itu, Binda Kalsel juga memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan dan pengamanan negara, termasuk dalam mengawal keberhasilan proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang tengah berjalan di Kalimantan Selatan.

Acara peresmian kantor baru Binda Kalsel ini diakhiri dengan sesi ramah tamah dan diskusi, semakin mempererat tali silaturahmi dan komitmen untuk terus bersinergi demi Kalimantan Selatan yang lebih aman, kondusif, dan maju.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah di Banjarbaru, Jumat, menyampaikan, Pemprov Kalsel berkomitmen menindaklanjuti Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Kita sudah siapkan sebanyak 811 desa berstatus desa mandiri di provinsi ini untuk menindaklanjuti Inpres tersebut," ujarnya.

Menurut dia, dari sebanyak 1.871 desa di 11 kabupaten di provinsi ini, sebanyak 811 desa sudah berstatus desa mandiri, yakni desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

"Kita optimis bisa membentuk desa-desa tersebut untuk mendukung target nasional, yakni sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia," ucapnya.

Faried menyampaikan, langkah awal pembentukan ini dengan melakukan rapat koordinasi yang langsung dipimpin Sekdaprov Kalsel dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Ini harus dilakukan guna menyusun strategi dan langkah konkret di lapangan," ujarnya.

Dukung Pemprov Kalsel untuk program ini sesuai dengan motto atau tagline Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yaitu 'Bekerja Bersama Merangkul Semua"

Faried menyampaikan, program ini tentunya sangat baik dan harus didukung penuh, karena berimbas bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan desa.

Dia pun mengungkapkan, di Kalsel sudah tidak ada lagi desa tertinggal, bahkan 88 persen berkategori maju dan mandiri, yakni sebanyak 844 desa sudah berstatus desa maju dan sebanyak 808 desa mandiri.

"Sisanya sebanyak 219 desa dengan status berkembang," ungkapnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Kami ikut bersyukur dan bangga, kantor Binda Kalimantan Selatan telah selesai dibangun dan siap diresmikan. Keberadaan kantor baru ini diharapkan semakin menunjang Binda Kalsel dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Ini adalah simbol nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah,” ujarnya.

Gedung yang pembangunannya didukung penuh oleh Pemprov Kalsel melalui skema hibah dari APBD 2022 hingga 2025 dengan total nilai mencapai Rp53,1 miliar ini, menurut Muhidin memiliki penting sebagai mitra strategis dalam mendukung terciptanya suasana daerah yang kondusif, aman, dan tertib.

“Keberadaan Binda Kalsel memiliki peran penting sebagai mitra kerja strategis dalam memelihara Kalimantan Selatan tetap kondusif, tertib, aman, dan damai. Mudah-mudahan kerja sama antara Pemprov dan Binda Kalsel semakin kuat, terpadu, dan berkelanjutan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat,” tambahnya.

Kantor baru ini pun akan menjadi pusat koordinasi yang efektif dan responsif dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di wilayah Kalsel. Dengan bergabungnya Binda di kawasan ini, maka hampir seluruh instansi vertikal utama seperti Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi, dan BPOM telah memiliki kantor di pusat pemerintahan terpadu ini.

Kepala Binda Kalsel, Brigadir Jenderal Polisi Nurullah mengatakan, pembangunan kantor baru ini merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi dan peran Binda sebagai leading sektor dalam bidang intelijen di daerah. Nurullah optimistis hadirnya kantor baru ini akan semakin memperkuat sinergi antar-stakeholder serta meningkatkan efektivitas roda perputaran intelijen daerah.

“Dengan adanya kantor Binda yang baru ini, kami optimis dapat menjalankan fungsi leading sector intelijen secara lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Ia menegaskan, gedung baru ini menjadi simbol penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dan tantangan yang mungkin timbul di kemudian hari. 

“Kami berharap, dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai, kinerja Binda akan semakin optimal. Setiap hambatan dan tantangan dapat kita mitigasi secara cepat dan tepat,” katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Saat ini, kondisi perusahaan tersebut mengalami masalah internal, sehingga pihak Satgas Pengaduan THR Disnakertrans Kalsel belum bisa mengklarifikasi.

“Satu-satunya kasus yang masih berlanjut adalah dari sektor perhotelan, yang menghadapi masalah internal dalam manajemennya,” terang Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti.

Ia menegaskan, pihak manajemen perhotelan tersebut dalam waktu dekat, akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.

“Kami berharap kasus ini segera dapat diselesaikan setelah Lebaran. Proses pemeriksaan akan segera dilakukan setelah semua pihak siap,” janjinya.

Sisi lain, Irfan mengatakan pengaduan lain terkait penahanan THR dan gaji pekerja oleh perusahaan sudah ada solusi yang memuaskan antara dua belah pihak.

“Dari enam aduan yang masuk, kami berhasil menyelesaikan lima aduan. Pengaduan-pengaduan ini telah melalui proses klarifikasi dan musyawarah mufakat dengan pihak-pihak terkait,” paparnya.

Aduan lain yang diterima pihaknya juga datang dari driver online. Mereka melaporkan perihal bonus hari raya yang dijanjikan oleh penyedia aplikasi.

Berhubung di Kalsel tak bisa mengambil keputusan, karena yang memutuskan manajemen pusat, maka laporan itu pun diteruskan ke pusat dan kementerian.

Irfan mengaku ikut kecewa setelah mendengar aduan dari driver online. Yang nilainya di bawah Rp100 ribu.

“Sudah kami panggil dan datangi langsung ke kantor cabang operator onlinenya. Tapi mereka hanya perwakilan, yang tak bisa mengambil keputusan,” kata Irfan.

Untuk diketahui, perusahaan wajib membayar THR kepada pekerjanya paling lambat H-7 Lebaran.

Tak membayar, mereka bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, dan dapat dikenai sanksi. Bahkan, THR yang dibayarkan pun tak boleh dicicil. Dibayar harus sesuai aturan.

Besarannya untuk THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus, atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Sanksi bagi yang perusahaan abai dalam memberikan THR kepada pekerjanya berdasarkan pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin mengatakan, sesudah penyempurnaan Raperda tentang Pedoman Produk Hukum Daerah tersebut, baru Pansus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta.

"Untuk penyempurnaan Raperda tentang Pedoman Produk Hukum Daerah tersebut, Pansus I kembali mengundang Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel dan Tenaga Ahli pada Selasa," ujar Bang Dhin.

Bang Dhin menambahkan pembahasan untuk perbaikan materi Raperda Pedoman Produk Hukum Daerah tersebut kelanjutan dari uji publik yang melibatkan akademisi sebagai pemberi masukan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada beberapa waktu lalu.

Menurut anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum DPRD Kalsel itu, penyempurnaan substansi Raperda berdasarkan hasil uji publik penting.

“Langkah selanjutnya kami akan konsultasi ke Kemendagri, di antaranya untuk menanyakan terkait poin penyebarluasan perda, bagaimana konsepnya, serta beberapa teknis lainnya,” ujar Bang Dhin.

Bang Dhin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalsel menyatakan, sesudah konsultasi dengan Kemendagri, Pansus I DPRD Kalsel akan segera menyelesaikan Raperda dan membahas pada rapat paripurna.

"Setelah itu, kita bisa finalisasi dan segera diparipurnakan. Kami sangat berharap Raperda ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.

Selain itu, memperkuat Biro Hukum Setdaprov Kalsel agar ke depan apa yang menjadi hasil Komisi I, baik itu Raperda ataupun peraturan lainnya, bisa bermanfaat untuk masyarakat, demikian Bang Dhin.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Ada yang sampai berminggu-minggu di daerah Banjarmasin Selatan itu genangan banjir tidak hilang," ujarnya di Banjarmasin, Rabu (9/4/2025).

Diinformasikan dia, daerah yang rawan banjir tersebut seperti di wilayah Kelurahan Tanjung Pagar, Pemurus Dalam dan Pemurus Luar di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

"Ini karena drainase di daerah itu tidak berfungsi dengan baik, harus dibenahi," paparnya.

Sebab, ungkap Ridho, banjir di daerah itu tidak hanya karena intensitas hujan tinggi, namun karena air pasang.

"Nah, air pasang cepat masuk, surutnya lamban, karena banyak drainase tidak berfungsi baik, hingga genangan berminggu-minggu," ujarnya.

Kondisi drainase tidak berfungsi baik tidak hanya dikarenakan sampah dan dangkal, namun juga banyak yang terhalang bangunan.

Dia pun meminta pihak kelurahan dan kecamatan untuk mendata bangunan mana saja yang menutupi drainase.

"Jika memang terbukti melanggar aturan, berikan tindakan tegas. Berikan arahan kepada pemiliknya untuk membongkar secara mandiri," ujarnya.

Ridho juga menganalisa, persoalan banjir di kawan tersebut tidak hanya disebabkan tertutupnya drainase, tetapi juga karena penyempitan sungai akibat banyak bangunan rumah yang menjorok ke sungai.

Ditambah lagi banyak gulma dan sampah. Jika terjadi air pasang, aliran menjadi tidak lancar, serta sungai tak mampu menampung.

Apalagi kondisi cuaca saat ini sering turun hujan, akibatnya genangan air lambat turun. Apabila tidak segera ditangani, dampaknya terhadap masyarakat. Bukan hanya merendam rumah, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Sebab pengalaman lalu, banyak warga yang terserang penyakit kulit.

"Normalisasi dan revitalisasi sungai juga perlu, sehingga sungai mampu menampung luapan air pasang," kata Ridho.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR memastikan program utama selama kepemimpinannya periode 2025-2030 untuk mengatasi banjir di daerahnya, salah melakukan revitalisasi sungai.

"Salah satu visi dan misi utama kami adalah memperbaiki aliran sungai untuk penanganan banjir," ujarnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Ada hampir 400 SK PPPK yang kita serahkan hari ini," ujarnya di Balai Kota Banjarmasin, Selasa (8/4/2025).

Penyerahan SK PPPK yang hasil seleksi tahun 2025 ini bersama gelar halal bihalal yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Banjarmasin.

"Selain SK PPPK, juga diserahkan sebanyak 26 SK CPNS," ujar Wali Kota Banjarmasin.

Yamin menyambut hangat kehadiran keluarga baru di lingkungan Pemkot Banjarmasin, yakni para CPNS dan PPPK yang telah menerima SK pada bulan Ramadhan tadi.

“Selamat bergabung kepada CPNS dan PPPK, kalian kini menjadi bagian dari keluarga besar pelayan masyarakat. Bekerjalah dengan integritas, disiplin waktu dan semangat melayani," katanya.

Adapun jumlah PPPK yang menerima SK tersebut, yakni, sebanyak 133 untuk tenaga teknis, sebanyak 161 untuk tenaga guru dan sebanyak 57 tenaga kesehatan.

Yamin mengingatkan seluruh PPPK dan CPNS yang baru diangkat harus bisa bekerja dengan maksimal untuk kemajuan pembangunan di daerah ini.

"Jangan ada yang melanggar disiplin apalagi pidana, semua harus jadi abdi masyarakat yang baik dan berdedikasi, jangan sampai melakukan tindakan korupsi," ujarnya.

Yamin juga berharap dengan bertambahnya"pasukan" abdi negara di lingkungan Pemkot Banjarmasin, bisa secara cepat mewujudkan visi dan misi kepemimpinannya periode 2025-2030, yakni Banjarmasin maju sejahtera.

Di mana, ungkap dia, ada sebanyak 22 program visi dan misi Yamin-Ananda memerintah selama lima tahun ke depan, diantaranya meningkatkan pelayanan bagi publik, pembangunan dan revitalisasi sungai untuk penanganan banjir.

Selain itu, meningkatkan integritas seluruh karyawan, menolak tindakan korupsi dan lainnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Peristiwa, puluhan orang ini blokade Coal Hauling Road  ‘Jalan Pengangkut Batubara PT Baramarta Perseroda untuk aktivitas keluar-masuk area tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) BUMD Baramarta Perseroda yang disubkontraktorkan kepada sejumlah perusahaan. 

Di Lokasi, di jalan jembatan timbang batubara ada 2 unit dump truck yang yang diparkir untuk memblokir stockpile ’penumpukan’ batubara subkontraktor Madhani Talatah Nusantara (MTN). Di dump truck berwarna putih dengan merek Iveco ini, di bagian atas kabin suir ada tulisan kode HRM-004 dan HRM-007. Akibat penempatan dua dump truck ini praktis akses aktivitas pengangkutan batubara yang sudah jadi untuk didistribusikan menjadi terhenti. 

^{Dua dump truck yang dijadikan alat blokade di parkir di jalan timbang batubara, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WNC]}

Disebutkan Syahrani yang memimpin blokade ini, aksi mareka ini dilakukan adalah suruhan dari Mansyur pengelola perusahaan tambang batubara Rahmat Bara Utama (RBU) untuk menagih biaya-’fee’ yang belum dibayarkan MTN kepada mareka. 

“Saya sampaikan kepada Beliau-Beliau petinggi perusahaan (MTN) untuk pertemuan dengan Haji Mansyur untuk membahas persoalan ini. Kami perintah dari Beliau (Haji Mansyur). Jika ada kesepakatan maka kami akan siap membuka jalan,” ujar Syahrani di gerbang stockpile Baramarta Perseroda - MTN di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (28/3/2028).

Pantauan KALSEL.WAHANANEWS.CO, cara pelaku memblokade adalah dengan berkumpul, memblokir di hadapan portal MTN. Di gerbang ini adalah tempat penumpukan batubara, tampak diparkir sejumlah mobil dan sepeda motor, sehingga mengganggu lalu-lintas sejumlah aktivitas dump truck subkontraktor lain di kawasan pertambangan batubara ini.  

Beberapa orang tampak berkerumun, ada juga yang membawa senjata tajam. Sejumlah mobil yang membawa massa diparkir di sekitar stockpile MTN. Imbas dari aksi ini, aktivitas pekerjaan di area Coal Hauling Road ‘Jalan Pengangkut Batubara PT Baramarta Perseroda ini menjadi terganggu. 

^{Pemimpin aksi, Syahrani (kiri) sedang wawancara dengan Ttm Liputan  WNC di lokasi blokade  stockpile MTN - BUMD Baramarta Banjar, di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WNC]}

Pelaku aksi blokade mengatakan bahwa aksi mareka karena tuntutan belum dikabulkan oleh MTN, yaitu belum dibayarkan fee lahan tambang batubara oleh PT MTN kepada PT RBU. Blokade ini adalah persoalan  antara RBU dengan MTN. 

Syahrani dan rekannya, seperti Marju dan Ancau, seksama mengamati situasi tambang. Di balik portal, di dalam area tambang, tampak juga belasan karyawan MTN menjaga area tambang. Kedua kelompok ini saling berhadapan yang hanya dihalangi sebatang besi panjang kecil yang dijadikan portal di gardu jaga gerbang ini. Walau suasana menegangkan, situasinya kedua belah pihak masih saling menahan diri. 

“Kami, hanya sebagai menjalankan tugas dalam penutupan jalan hauling batubara ini,” imbuh Syahrani. 

Kata Syahrani, selanjutnya ia berharap untuk disegerakan adanya pertemuan antara MTN dengan RBU bertujuan penyelesaian soal persengketaan lahan ini. 

“Tentunya, kami juga mewakili masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Intinya, yang diminta masyarakat untuk segera diselesaikan. Toleransi pada hari ini kami hanya memperbolehkan dua unit truk pengangkut batubara keluar stockpile,” bilang Syahrani.  

Selanjutnya, pihak Mansyur akan menutup ketat akses operasi tambang MTN, dengan memberikan target penyelesaian seusai Hariraya Idulfitri 2025 ini.

“Kami tetap menutup pengoprasiannya tambang ini. Target penyelesaian permasalahan hingga habis lebaran 1446  H,” imbuh Syahrani. 

^{Kumpulan orang sedang berada di hadapan portal sedang membloklade stockpile MTN - BUMD Baramarta Banjar, Kalsel. Orang ini datang dengan menggunakan mobil dan motor yang kemudian diparkir di Caol Haul Road ‘Jalan Pengangkut Batubara' PT Baramarta, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WCN]}

Ditengah aksi, di lokasi, ada dialog antara Syahrani dengan offiser PT Mitra Pengelolaan Tambang (MPT) Tunas soal blokade lahan dan pemblokiran aktivitas truk pengangkutan batubara — MPT adalah perusahaan penerima kuasa dari MTN guna segala urusan yang luas yang disepakati antara MTN dengan MPT untuk pelbagai kinerja  komunikasi, sinergi, kolaborasi, regulasi dalam pelbagai urusan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pertambangan batubara. 

Menanggapi aksi ini, offiser MPT, Tunas, mengatakan ia sedang berupaya menjalankan tugas perusahaan untuk dapat berjalan normal dengan lancar pengangkutan batubara. Namun, Tunas sesalkan lantaran hanya dapat mengangkut batubara sekali jalan oleh dua dump truck keluar stockpile. Menurut Tunas, ia menginginkan aktivitas pengangkutan batubara MTN ini jangan mendapat gangguan apa pun.  

“Kita hari ini negoisasi, maka dari itu tadi bisa kita paksakan untuk mengeluarkan dua unit angkutan batubara. Kita disini kerja dan tentunya terus mencoba yang terbaik untuk perusahaan dan harus tanggung jawab. Semestinya, pengangkutan batubara dari BPK2B Baramarta dari stockpile MTN ini jangan ada gangguan. Bagaimana ini hukum kok, tak dapat berjalan baik. Ada kelompok orang yang main hukum sendiri-sendiri,” keluh Tunas.

Ditanggapi oleh Ancu, rekan Syahrani, setelah ada pengangkutan dua unit dump truck sekali jalan di siang hari ini maka dilarang beraktivitas pengangkutan. 

“Ini lihat, setelah dua truk ini, tidak boleh ada lagi, jika masih memaksa untuk mengeluarkan batubara lagi, kami akan berhentikan secara tegas. Kami akan menutup jalan ini dengan alat berat,” ujar Ancu dengan nada keras. 

^{Offiser PT MPT, Tunas sedang berkomunikasi dengan Pemimpin Aksi Blokade, Syahrani di Coal Hauling Raod PKP2B BUMD Baramarta Banjar, Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WNC]}

Status Lahan Batubara Baramarta

Selanjutnya kepada KALSEL.WAHANANEWS.CO Tunas  menjelaskan perihal status lahan di dalam PKP2B-IPPKH PT Perusahaan Daerah Baramarta Pemerintah Kabupaten Banjar ini.

Ia mengingatkan kepada pihak yang menuntut biaya atau fee atau di luar regulasi adalah tindakan ilegal. Tunas mengingatkan untuk berpedoaman kepada Keputusa Nomor S.118/PPKH/PKH/PLA.4.1./B/04/2024 tanggal 4 April 2024 dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (DPPKH), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL),  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), soal regulasi lahan di Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam PKP2B PT Perusahaan Daerah Baramarta. 

“Kemudian, setelah surat dari KLHK itu, memperhatikan surat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Direktur Baramarta, Rachman Agus, per tanggal 29 Mei 2024 mengeluarkan surat Nomor 139/168/PT.PDB yang ditujukan kepada Subkontraktor Jasa Pertambangan Pertambangan Perusahaan Daerah Baramarta dengan perihal Penjelasan Status Lahan di dalam PKP2B/IPPKH Perusahaan Daerah Baramarta,” ujar Tunas.

^{Dump truck yang dijadikan sarana blokade, stockpile coal dan hauling road PT MTN - PKP2B BUMD Baramarta Banjar, Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WNC]}

Berikut ini, adalah isi surat keputusan Direktur PD Baramarta, Rachman Agus yang tujukan kepada subkontraktor mitranya.  

“Jika ada kegiatan diluar hukum, melanggar maka Ada poin ketentuan hukuman pidananya,” ingat Tunas.

Lahan-lahan di areal IPPKH dalam PKP2B PT Perusahaan Daerah Baramarta adalah seluruhnya Kawasan Hutan milik Negara. 

Hanya Baramarta sebagai pemegang IPPKH mempunyai hak dan kewajiban untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan di wilayah yang diterbitkan SK-IPPKH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Baramarta.

Seluruh subkontraktor yang mempunyai Perjanjian Jasa Pertambangan dengan Baramarta untuk dapat beroperasi di wilayah kerja masing-masing subkontraktor, maka diwajibkan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan lahan dalam IPPKH PT Baramarta proporsional sesuai luasan IPPKH dalam wilayah kerja masing-masing subkontraktor.

Dengan kepemilikan lahan-lahan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana disebut di butir “1”. Dan, hak dan kewajiban tunggal Perusahaan Daerah Baramarta atas penggunaan kawasan hutan di wilayah yang diterbitkan SK-IPPKH sebagaimana disebut di butir “2”, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal oleh oknum-oknum masyarakat di dalam kawasan hutan, termasuk areal yang diterbitkan IPPKH kepada PT Perusahaan Daerah Baramarta, terjadi pengakuan (i) kepemilikan dan/atau (ii) memiliki surat-surat kepemilikan lahan tersebut, maka pengakuan kepemilikan dan/atau penguasaan lahan tersebut tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum sesuai perundang-undangan Republik Indonesia. 

Pasal 50 ayat (3) huruf a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, melarang setiap orang untuk mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan sesuai Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Selanjutnya menjelaskan, surat ini ditembuskan kepada, Komisaris PT Perusahaan Daerah Baramarta; PT Madhani Talatah Nusantara (MTN); PT GDH Corporindo Utama; PT Harapan Rahmat Mulia (HRM); PT Javas Nararya (JN); PT Madurejo Jaya Utama (MJU); PT Plaosan Jaya Mandiri (PJM); PT Tarungin Membangun (TRM);  PT Wahyu Alam Buana (WAB); PT BGZ Cekatan Prima. 

Penegasan Kementerian LHK kepada PT MPT atas Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan PT Baramarta

Lebih jauh Tunas  menjelaskan, untuk penjelasan dari klaim kelompok orang yang tak berdasar hukum ini — yang mengatasnamakan  orang-orang luar kampung yang mengaku-aku memiliki lahan di areal IPPKH-PKP2B Baramarta di Desa Rantau Bakula — Tunas, offiser PT MPT ini mengatakan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (DPPKH), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL),  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tanggal 4 April 2024 telah menerbitkan surat Nomor 5.118/PPKH/PKH/PLA.4.1|B/04/2024 kepada PT Mitra Pengelola Tambang (MPT). 

Surat ini adalah tanggapan atas Permohonan Surat Keterangan pada Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Perusahaan Daerah Baramarta. Surat iut juga ditembuskan kepada Ditjen PKTL  (sebagai laporan), dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru.

^{Dua dump truck yang dijadikan alat blokade di parkir di jalan timbang batubara, Jumat (28/3/2025). [WAHANANEWS.CO / Tim Liputan WNC]}

“Jadi Kepala BPKG Banjarbaru juga tahu dan semestinya mengawasi juga,” singgung Tunas. 

Surat PT MPT dimaksud yang ditanggapi DPPKH adalah Surat Nomor 001/MPT-KLHK/DIR/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, perihal Permohonan Surat Keterangan Terkait Masyarakat Mengakui Memiliki Lahan di Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam PKP2B PT Perusahaan Daerah Baramarta bahwa DPPKH beri konfirmasi, yakni:

1. Pada intinya menyampaikan: 

a. PT Mitra Pengelolaan Tambang merupakan sebuah perusahaan yang bekerja untuk PT Perusahaan Daerah Baramarta selaku pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15/1/IPPKH/ PMDN/2018 tanggal 10 April 2018 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.454/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2022 tanggal 15 Mei 2022. 

b. PT Mitra Pengelolaan Tambang mendapat hambatan dari sekelompok masyarakat yang melakukan penghentian kegiatan penambangan dengan pengakuan kepemilikan lahan yang berada pada areal PPKH PT Perusahaan Daerah Baramarta.

Permohonan untuk memberikan surat keterangan terkait status lahan pada areal PPKH PT Perusahaan Daerah Baramarta untuk menyelesaikan penolakan dari sekelompok masyarakat. 

2. Sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut, penelaahan kami terhadap permasalahan tersebut angka 1. sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pemosisian ulang dan perhitungan secara digital (Proyeksi UTM Zone 50S) terhadap peta klaim masyarakat sesuai lampiran surat tersebut angka 1. didapatkan luas ± 28,10 hektare.

b. Kronologis kawasan hutan pada lokasi klaim masyarakat tersebut angka 2a. sebagai berikut: (dalam bentuk gambar, red)

Kesepakatan PT MPT dengan PT RBU-Perusahaan Penuntut Fee Lahan Tambang 

Sulit bagi MPT untuk menerima jalan logika para pelaku aksi blokade yang menuntut uang fee lahan sedang RBU tidak mempunyai dokumen yang sah terhadap klaim mareka ini. 

Terang Tunas, MPT (MTN) bersedia akomodatif dengan tuntutan para peminta fee tersebut yang beralasan sebagai warga kampung tempatan. Ada dua perusahaan yang meminta fee lahan, yaitu PT Tarungin Membangun (TRM) dan PT Rahmat Bara Utama (RBU). Namun, timbul persoalan legalitas lantaran penuntut tidak mampu menunjukkan dokumen absah. Ia berharap PT Baramarta bersedia menyelesaikan masalah ini. 

“MPT sangat mau bekerjasama dan beritikad baik. Sudah pernah kok, MPT membayar uang yang disebut fee itu kepada RBU sekira Rp8,6 miliar lebih, pada awal tahun 2024. Tapi sekarang, awal tahun 2025 ini, mengapa minta lagi. Nah, sekarang MPT berkebijakan, boleh saja mareka meminta uang fee lagi, tapi asalkan dapat memberi-perlihatkan dokumen yang sah soal klaim mareka memiliki lahan-lahan tersebut. Semestinya, Baramarta harus mampu menyelesaikan masalah ini, persoalan lahan yang jelas, dong,” ungkap Tunas. 

Kemudian, Tunas  menjelas soal kesepakatan antara MPT dengan RBU yang telah dibuat di tanggal 8 Januari 2024 di Kota Banjarbaru.  Di surati ini, dari MPT ditandatangani oleh Khairully dan Pak Tohap Sigalingging, sedangkan dari RBU  ditandatangani oleh H Abdul Azis dan H Andri Setiawan. 

Isi kesepakatan ini adalah  pertama, RBU akan menyerahkan seluruh salinan dokumen kepemilikan tanah dan tentang klaim surat tanah terhadap di lokasi tambang oleh pihak lain (RBU), serta pemberian fee hasil tambang, akan diberikan, apabila bisa menunjukkan bukti yang sah tentang kepemilikan tanah yang di klaim. 

Kedua, dokumen terkait kepemilikan tanah harus valid sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sah dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Ketiga, MPT akan membayar sisa tagihan RBU apabila sudah menerima dan memvalidasi kelengkapan dokumen kepemilikan lahan tersebut. Dan, keempat, Hutang RBU yang sudah dialihkan ke MPT agar diperhitungkan dengan tagihan RBU yang sah sesuai dengan poin nomor 2. 

Tunas  memastikan, MPT kooperatif dengan semua regulasi dan tuntutan yang ada dengan asas etika baik dan transparansi. 

“Dalam kehidupan bernegara jangan sampai ada praktik yang tidak bertanggung-jawab. Kami MPT taat asas. Ingat semua dokumen resmi; saha; regulasi ada di kami. Kami tidak asal bicara dan tidak asal berbicara dengan alasan karangan,” dalil Tunas. 

Demikian pula, selanjutnya, Tunas mengungkap komunikasi dengan perusahaan lain soal tuntutan fee lahan selain PT RBU, yaitu  dengan PT TRM. 

“Antara PT MTN dengan PT TRM sudah ada komunikasi. Pada awal Januari 2025, Direktur PT TRM yaitu Pak Syaiful sudah berkirim surat kepada PT MTN yang telah menanggapi untuk saling berkomunikasi yang baik. Intinya kami, kooperatif dengan pijakan yang benar, sesuai regulasi, beritikad baik dan bertanggung-jawab,” papar Tunas. 

Surat PT TRM kepada PT MTN, bertanggal 3 Januari 2025 ini, ditembuskan kepada Tembusan PT PD Baramarta, POLRES Banjar, dan DirKrimsus Polda KALSEL. 

Isi surat itu adalah, “Menindaklanjuti somasi lisan dari kami (PT Tarungin Membangun) pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada PT Madhani Talatah, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PT Madhani Talatah karena telah menghentikan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi dimaksud sampai dengan adanya kesepakatan bersama antara pihak PT Tarungin Membangun dengan pihak PT Madhani Talatah”. 

“Kami berupaya untuk menjalankan usaha industri pertambangan batubara ini dengan sebaik-baiknya. Kami harap PT Baramarta dapat melaksanakan amanat pemerintah ini dengan sebaik-baiknya dan mampu menjadi induk usaha tambang di Kabupaten Banjar yang kondusif dan kompetitif yang adil bagi dunia usaha seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat dewasa ini,” pungkas offiser PT Mitra Pengelolaan Tambang (MPT).  

[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]

"Kami siap menerapkan sistem baru yang mengatur tentang mekanisme SPJ anggota dewan yang disepakati di rapat internal bersama kepala bagian dan jajaran sekretariat DPRD," ujarnya di Banjarbaru, Senin (7/4/2025).

Menurut Arnawaty, rapat internal tersebut dihadiri perwakilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru dengan fokus pembahasan SPJ anggota dewan dengan sistem e-Katalog versi 6.

Arnawaty menjelaskan, sistem baru itu diperkenalkan sebagai langkah dalam upaya peningkatan efisiensi dan transparansi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan reses.

"Penerapan e-Katalog versi 6 membawa perubahan signifikan dibanding sebelumnya mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur administrasi hingga pelaporan keuangan lebih terperinci," ucapnya.

Diharapkan, penyesuaian sistem baru tersebut mampu meningkatkan akurasi data serta mempercepat proses pelaporan kegiatan reses atau penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD.

Dikatakan Arnawaty, rapat internal itu juga menyoroti perubahan sistem perpajakan mengadopsi Coretax dan merupakan solusi modern dalam pengelolaan pajak daerah yang lebih terkendali dan terintegrasi digital.

"Penerapan Coretax memastikan setiap transaksi yang terkait dengan kegiatan reses dapat terverifikasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap pejabat perempuan di lingkungan Pemkot Banjarbaru itu.

Ditambahkan, perubahan itu krusial karena masa sidang reses II pada Bulan Mei 2025 dan implementasi e-Katalog versi 6 dan sistem Coretax diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, hasil rapat dibahas dalam rapat lanjutan bersama seluruh anggota DPRD Banjarbaru guna memberikan pemahaman lebih mendalam kepada anggota dewan terkait mekanisme baru tersebut.

"Melalui pemahaman yang baik terhadap prosedur baru itu, kami optimis pelaksanaan reses anggota dewan dan pelaporannya dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan," kata Arnawaty.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal itu disampaikan oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said, pada acara Panen raya dan tanam padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto melalui daring, di Desa Panca Karya Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada, Senin (7/4/2025).

Menurut Muhammad Akbar, serapan gabah dan beras ini berasal dari daerah-daerah sentra produksi pertanian di Kalsel, seperti Daerah Banua Enam, Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Banjar, dan Tanah Bumbu.

"Gabah yang kami serap adalah gabah kering panen yang dibeli sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan harga Rp6.500 per kilogram. Gabah ini kami beli langsung dari petani setelah dipanen, kami timbang, dan bayarkan sesuai dengan harga yang berlaku," ujar Akbar Pada acara panen simbolis tersebut, sekitar 10-20 ton gabah berhasil diserap dari lima lokasi titik panen padi, termasuk di Kabupaten Barito Kuala. 

"Meskipun ada beberapa titik yang tidak jadi dilakukan pembelian, kami tetap menyerap gabah sebanyak 30 ton," tambah Akbar.

Akbar menjelaskan bahwa dari lima titik panen hari itu, hanya tiga titik yang aktif melakukan pembelian, dengan total serapan sekitar 10-20 ton per titik.

Dengan total serapan gabah dan beras yang telah mencapai 7.200 ton, Bulog Kalsel telah melampaui target awal sebesar 6.280 ton yang ditetapkan untuk periode Januari hingga April 2025. 

"Kami sudah melebihi target yang telah kami tetapkan, dan kami mendapat tambahan target dari kantor pusat sebesar 1.120 ton sehingga target sebesar 7.400 ton hingga akhir bulan April," ungkap Akbar.

Pemerintah melalui Bulog terus mempersiapkan dana untuk mendukung serapan gabah dari petani, dengan target serapan gabah yang terus meningkat. Berdasarkan data, sekitar 100.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala turut berkontribusi pada pencapaian tersebut.

"Serapan gabah yang dilakukan oleh Bulog Kalsel bertujuan untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan ketersediaan beras di pasar, terutama menjelang musim panen raya," pungkasnya.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen Bulog Kalsel dalam mendukung petani lokal dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Namun, kata Husnain, fasilitas irigasi di provinsi ini masih menjadi salah satu kendala, masih perlu dibenahi agar target panen tiga kali dalam setahun dapat terealisasi sepenuhnya.

“Untuk irigasi skala 20-30 hektare masih bisa kami akomodasi, namun untuk skala luas perlu kolaborasi para pihak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Husnain meminta Kementerian PU juga berperan agar pembangunan irigasi skala besar dapat terealisasi, termasuk peran Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III yang membidangi infrastruktur air.

Husnain menekankan pengoptimalan infrastruktur air ini penting untuk mewujudkan panen padi tiga kali dalam setahun di wilayah Kalimantan Selatan guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, ini merupakan momentum tepat membahas kendala tersebut karena pada momen panen raya hari ini di 14 provinsi dihadiri beberapa pejabat yang membidangi infrastruktur air.

Pada kesempatan itu, Husnain mengikuti panen raya padi dari Kalimantan Selatan, yang digelar serentak 14 provinsi secara virtual se-Indonesia. Presiden Prabowo melaksanakan panen di Majalengka, Jawa Barat. Sedangkan panen raya di Kabupaten Barito Kuala, Kalsel, mengambil sampel pada lahan sekitar enam hektare.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kondisi darurat sampah di daerah kita saat ini harus jadi poin pembahasan penting RPJMD 2025-2029," ujarnya di Banjarmasin, Minggu (6/4/2025).

Menurut dia, rancangan awal RPJMD 2025-2029 telah diterima legislatif pada rapat paripurna dewan pada 27 Maret 2025.

"Secepatnya kita bentuk panitia khusus untuk membahas RPJMD 2025-2029 ini," ujarnya.

Menurut Isnaini, kondisi darurat sampah di kota itu imbas ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 1 Februari 2025, harus jadi pembahasan penting untuk penanganannya.

"Kita tentunya ingin penanganan sampah ini dilakukan dengan baik untuk jangka panjang," tuturnya.

Karenanya penting jadi pembahasan serius di RPJMD 2025-2029 ini, ujar Isnaini, sebagai komitmen memperbaiki sistem penanganan sampah secara terarah di kota ini.

"Jangan sampai lagi kejadian ini terulang lagi, kita harus bisa ke depannya membangun sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ungkap Isnaini, pengelolaan sampah di TPAS Basirih dianggap tidak ramah lingkungan, karena menggunakan sistem terbuka (open dumping).

"Nah, bagaimana standar operasional TPAS ini harus kita bahas di RPJMD 2025-2029," tuturnya.

Bahkan Isnaini berkomitmen akan mengkritisi pembahasan RPJMD 2025-2029 ini, utamanya untuk pembangunan pengelolaan sampah yang terbaik ke depan.

"Kita harus berkomitmen maju, apalagi dengan pemimpin yang baru ini, harus kita dukung penuh agar Banjarmasin maju sejahtera, juga bersih," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyatakan sangat mengapresiasi draf awal rancangan RPJMD 2025-2029 telah diterima legislatif pada rapat paripurna dewan pada 27 Maret 2025.

Dia ingin memastikan dokumen peta perencanaan RPJMD Kota Banjarmasin lewat visi Maju Sejahtera dapat terprogram dengan lebih berkualitas dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta mendapat dukungan penuh dari legislatif.

"Artinya dengan program kepala daerah selama 5 tahun ke depan, kita ingin kolaborasi bersama DPRD agar sama-sama mengawal rancangan RPJMD ini," kata Yamin.

Dia juga menyinggung, terkait kondisi darurat sampah yang terjadi saat ini juga harus menjadi atensi pada pembahasan RPJMD 2025-2029.

"Sebab ini akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin," demikian katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Alhamdulillah, sesuai janji kami pada debat publik pencalonan Bupati dan Wabup di pilkada lalu berhasil merealisasikan peningkatan APBD hingga menjadi Rp2,7 triliun," ujar bupati di Banjarbaru, Sabtu (5/4/2025).

Pernyataan itu disampaikan Saidi didampingi Said Idrus pada halal bihalal dan syukuran pelantikan bupati Banjar dan wakil bupati Banjar periode tahun 2025 -2030 di Jalan Himalaya Kota Banjarbaru.

Menurut Saidi, peningkatan APBD itu diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan mutu pendidikan gratis, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

"Kami pada sesi debat menyajikan data kinerja pemerintahan seperti peningkatan IPM, penurunan angka kemiskinan dan capaian BPJS kesehatan 98 persen termasuk realisasi APBD," ungkap Saidi.

Selanjutnya, Saidi dan Said Idrus menyampaikan maaf lahir dan batin serta terima kasih atas inovasi dan kinerja yang diharapkan membawa kemajuan bagi Kabupaten Banjar di berbagai bidang.

"Kami berterima kasih kepada tim pengurus parpol pendukung dan tim pemenangan termasuk koordinator dapil, desa dan TPS juga masyarakat yang mendukung pilkada berjalan aman, damai dan kondusif," tuturnya.

Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel yang juga ayahnda bupati, Haji Mansyur berharap periode kedua kepemimpinan Saidi dan Said Idrus mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kabupaten itu.

"Kami juga meminta, pembangunan ruas jalan yang belum beraspal bisa diwujudkan termasuk infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan karena manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat," pesannya.

Ketua DPRD Banjar Agus Maulana berharap masa kepemimpinan Saidi dan Said Idrus di periode kedua itu bisa menjadikan Kabupaten Banjar lebih baik lagi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Berdasarkan situs BMKG pada Minggu (6/4/2025), potensi hujan disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sekitarnya.

Potensi hujan ringan pada pukul 08.00 WITA terjadi di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut.

Di wilayah Benua Enam yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan Tapin siang harinya cerah berawan.

Dengan suhu udara 23 sampai 30 derajat celsius dan kelembaban udara 73 hingga 100 persen.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kami siap mengawal penanganan kasusnya dan meminta penegak hukum menyelesaikan pengusutan hingga tuntas," ujar Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra di Banjarbaru, Jumat (4/4/2025).

Menurut Rizky, anggota DPRD Banjarbaru merasa kehilangan yang mendalam karena sosok almarhumah Juwita dikenal cukup akrab baik dengan narasumber di lingkungan dewan.

Rizky meminta Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan menyelidiki kasus pembunuhan jurnalis wanita tersebut secara transparan dan tuntas sehingga seluruh elemen masyarakat mengetahui proses hukum kasus tersebut.

"Kami meminta penanganan kasus tersebut transparan, tanpa ada yang ditutupi sehingga keluarga korban maupun masyarakat mengetahui disamping berharap pelaku dihukum dengan seadil-adilnya," ucap dia.

Dia juga menegaskan anggota DPRD Kota Banjarbaru menghormati setiap proses hukum yang dilakukan institusi dan aparat penegak hukum sehingga akan terus berkoordinasi dengan Lanal Balikpapan maupun kepolisian.

"Kami menghormati proses hukum dan sudah berkoordinasi dengan Polres Banjarbaru maupun Lanal Banjarmasin sehingga mengetahui sejauh mana penanganan kasus dan tuntas," ucap Rizky.

Sebelumnya, seorang jurnalis Juwita ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasad korban tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian terdapat luka lebam pada bagian leher korban dan telepon seluler milik korban diduga hilang.

Sementara itu, keluarga korban meminta penyidik Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin mendalami temuan cairan putih dan luka lebam pada area kemaluan korban.

"Saat autopsi, dokter forensik mengizinkan pihak keluarga untuk menyaksikan, ini murni pembunuhan. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah temuan cairan putih (sperma) di rahim korban dengan volume cukup banyak, terdapat juga luka-luka, ini harus didalami kata kuasa hukum dari keluarga korban, Muhamad Pazri, usai memenuhi panggilan penyidik Denpomal Banjarmasin, Rabu.

Pazri mewakili pihak keluarga korban meminta penyidik melakukan uji laboratorium forensik ke Surabaya atau Jakarta, karena fasilitas uji itu belum ada di Kalimantan Selatan.

"Volume cairan putih di area kemaluan cukup banyak, ada apa ini? Apakah mungkin pelaku lebih dari satu atau seperti apa, nanti penyidik yang mendalami dan mengungkap fakta ini," ujarnya.

Oleh karena itu, pihak keluarga menginginkan agar cairan putih itu segera dilakukan tes DNA ke laboratorium forensik ke luar daerah agar kasus ini semakin terang dan segera terungkap motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut.

Pazri mengungkapkan bahwa dokter telah mengambil sampel cairan putih tersebut. Namun, terkait dilakukannya uji laboratorium ke Surabaya atau Jakarta belum diketahui karena menjadi kewenangan penyidik.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Sahrujani mengatakan bahwa bantuan ini berasal dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhiddin yang diserahkan oleh Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai.

"Kita doakan semoga Gubernur Kalsel Muhiddin dan Wakil Gubernur Hasnuriyadi diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Semoga bisa membawa Kalimantan Selatan tambah maju," kata Sahrujani di Desa Pondok Babris, Jumat (4/4/2025).

Sahrujani menambahkan penanganan banjir di Desa Pondok Babaris dan wilayah lain di HSU harus ada campur tangan Pemprov Kalsel.

Dia pun meyakini di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel Muhiddin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman akan bersinergi mewujudkan kemajuan daerah Kalsel Maju dan HSU Bangkit.

Kedatangan Sahrujani dan Hero Setiawan bersama jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalsel di Desa Pondok Babaris tersebut dapat sambutan antusias dari warga setempat.

"Alhamdulillah, Pak Haji Jani (Sahrujani) dan Pak Iwan Alabio (Hero Setiawan) datang ke desa kita menyerahkan bantuan," ungkap Kepala Desa Pondok Babaris.

Bantuan terhadap masyarakat yang terdampak banjir juga telah disalurkan Pemkab HSU sebelum Hari Raya Idul Fitri pada beberapa waktu lalu dan kembali dilakukan penyerahan pada desa tersebut.

Adapun bantuan dari Pemprov Kalsel ini berupa kebutuhan dasar seperti beras, mi instan, air bersih, selimut, lauk pauk dan perlengkapan yang diperlukan korban banjir.

Turut mendampingi Bupati HSU Sahrujani dan Wakil Bupati Hero Setiawan dalam penyerahan bantuan korban bencana banjir, yakni Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana dan Kepala Dinas Sosial serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSU serta Camat Sungai Pandan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Sekda mendapat instruksi dari Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR untuk mengawasi langsung di lapangan penanganan peningkatan volume sampah tersebut.

"Ini makin darurat sampah daerah kita," ujarnya.

Dia pun mengaku sudah melakukan pengecekan langsung di sejumlah titik tempat pembuangan sementara (TPS) sampah, termasuk juga melakukan sidak pusat daur ulang, rumah kompos Biuku dan beberapa bank sampah.

Ikhsan pun menyadari bahwa kapasitas dan fasilitas pengolahan sampah yang ada terbilang kurang memadai.

"Kita tahu bahwa sampah organik itu terbagi menjadi dua lagi, organik kering dan basah, untuk itu cara pengolahannya pun harus berbeda," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota setempat untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas agar pengolahan sampah bisa lebih efektif serta berjalan optimal.

"Saya sampaikan ke DLH ini harus jadi pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan, terutama dalam kapasitas pemilahan nya. Apabila tidak dilakukan secara manual, mungkin dengan confeyor bisa lebih cepat pemilahan nya," ujarnya.

"Jika pemilahan dengan cepat dapat dilakukan, tentunya dapat menghasilkan kompos maupun sampah organik basah yang cepat dan efektif," ungkapnya.

Ikhsan juga meminta mesin pencacah dan alat pres sampah non organik agar turut dimaksimalkan, tak terkecuali di lingkup sekolah-sekolah nantinya.

"Nanti akan kita sarankan ke sekolah-sekolah untuk menguatkan lagi upaya Ecobrick, agar residu yang ada bisa dimanfaatkan, dipress dan dimasukkan ke dalam botol plastik untuk jadi nilai jual, di samping upaya kompos yang dilakukan," jelasnya.

"Jadi hasilnya (sampah organik) itu dapat didistribusikan kepada para penggiat budidaya maggot, dan kompos dapat dikerjasamakan dengan penggiat tanaman," katanya.

Dengan langkah langkah yang dilakukan saat ini, Ikhsan berharap TPS-3R yang tersebar di kota Banjarmasin bisa segera mengadaptasi dan meningkatkan fasilitas, termasuk dengan diaktifkannya kembali bank sampah.

Ikhsan juga meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat agar mengurangi beban di TPS dengan memilah sampah sejak dari rumah.

"Bank sampah organik atau bank sampah non organik kita harus kita aktifkan karena meski bank sampah ini kecil kapasitasnya, namun sangat berarti dalam hal pengurangan dan pemanfaatan sampah," ujar Ikhsan.

"Sebab sampah kita adalah tanggung jawab kita," ujarnya lagi.

Diketahui, TPAS Basirih milik Pemkot Kota Banjarmasin mendapatkan sanksi tegas penutupan dari 1 Februari 2025 hingga kini dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping).

Sanksi tersebut hingga membuat sampah di Kota Banjarmasin banyak timbunan atau tidak terangkut di tempat pembuangan sementara (TPS), karena produksi sampah di Kota Banjarmasin setiap harinya mencapai 650 ton.

Saat ini pembuangan akhir tergantung ke TPAS Banjarbakula di Kota Banjarbaru, tapi dibatasi hanya sekitar 200 ton per hari.

[Redaktur: Patria Simorangkir]