WahanaNews-Kalsel | Krisis energi dan pangan yang terjadi di dunia karena tensi geopolitik menjadi perhatian Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, efek rambatan krisis tersebut juga dirasakan oleh Indonesia.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak memungkiri krisis bisa saja berjangka panjang.
Dia pun meminta semua pihak waspada dan bersiap-siap jika krisis energi dan pangan terjadi hingga tahun 2023.
"Dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya," ucap Jokowi, dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
Jokowi mengungkapkan, semua pihak harus memiliki sense of crisis.
Sebab, tahun ini dan tahun depan dunia akan menghadapi situasi yang tidak mudah.
Situasi ekonomi dan politik global penuh dengan ketidakpastian.
Di sisi lain, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.
Beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran Covid-19, masih melakukan karantina wilayah (lockdown).
"Semua, kita harus memiliki sense of crisis, jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini," tutur Jokowi.
Adapun dampak dari situasi ekonomi dan politik terlihat dari gangguan rantai pasok (supply chain) dan peningkatan inflasi di beberapa negara.
Di Turki, inflasi melonjak menjadi 61,1 persen.
Di AS, inflasi sudah melompat menjadi 8,5 persen dari yang biasanya di bawah 1 persen.
Sementara di Indonesia, inflasi masih terkendali di angka 2,6 persen.
"Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, betul-betul mengkalkulasi, menghitung secara detil, sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, benar," ungkap Jokowi.
Untuk memghadapi krisis yang berpotensi panjang, mantan Walikota Solo ini mengingatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan kapasitas produksi pangan di dalam negeri.
Jokowi meminta seluruh stakeholder jangan sedikit-sedikit impor saat Indonesia masih memiliki kapasitas menanam komoditas sendiri, antara lain jagung dan kedelai.
"Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Tanam jagung di manapun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini," sebut dia.
Selain menurunkan impor komoditas yang bisa diproduksi sendiri, Jokowi juga meminta K/L serta Pemda mengarahkan belanja barang dan modal kepada pembelian produk-produk dalam negeri, atau meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Berdasarkan kalkulasinya, potensi belanja barang modal dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, sementara di pemerintah daerah Rp 535 triliun.
Adapun di BUMN, totalnya mencapai Rp 420 triliun.
"Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka yang sangat besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang, meningkat," tandas Jokowi. [Ss]
