Kalsel.WahanaNews.co, Banjarmasin - Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan (BP2JK Kalsel) menggelar forum konsultasi publik untuk mereview standar pelayanan tahun anggaran 2024, dengan mengundang diskusi dari unsur terkait, baik internal para PPK jajaran Kementerian Pekerjaan Umum maupun eksternal seperti ahli, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa.
"Ada lebih dari 70 peserta hadir secara langsung dan 31 orang mengikuti secara daring guna memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan publik yang kami laksanakan," kata Kepala BP2JK Kalsel Decki Rahadian Firdiansyah di Banjarmasin, Kamis (14/11/2024).
Baca Juga:
Pjs Bupati Labura Dukung Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik Melalui Samsat Nasional
Decki menyebut konsultasi publik penting untuk terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
Sejumlah masukan dan kritik pun ditampung untuk ditindaklanjuti BP2JK Kalsel demi perbaikan kedepan selaku unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa seluruh pekerjaan di Kementerian PU.
Di antaranya terkait e-katalog yang dilaksanakan pejabat pembuat komitmen (PPK) agar tidak serta merta memilih penyedia seenaknya tetapi mengikuti kaidah mini kompetisi yang ditentukan.
Baca Juga:
Pj Bupati Labura Dukung Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik Melalui Samsat Nasional
Kemudian terkait aturan pengadaan barang/jasa pemerintah agar memberikan informasi baik dan jelas kepada seluruh calon penyedia dalam tahap pemilihan penyediaan, sehingga di setiap dokumen yang disampaikan bisa menawar secara transparan agar tidak ada satu penyedia diuntungkan secara sepihak.
Selanjutnya sistem manajemen bangunan gedung terkait perizinannya segera disampaikan BP2JK Kalsel ke kementerian di pusat bahwa ada beberapa syaratnya perlu ditinjau kembali.
"Kami berterima kasih atas semua masukan dalam diskusi ini guna membantu kami mencapai pelayanan publik prima," ucap Decki yang telah membentuk Pokja penguatan kualitas pelayanan publik dan tim fungsi kepatuhan anti penyuapan.
