Kalsel.WahanaNews.co, Banjarmasin+ DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina pada Rapat Paripurna.
"Semua fraksi di dewan menerima penyampaian LKPj Wali Kota Tahun 2023," ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya di Banjarmasin, Senin (25/3/2024).
Baca Juga:
DPRD Surabaya Dukung Peningkatan Fungsi Balai RW oleh Pemkot Surabaya
Menurut Harry, pihak legislatif akan melakukan rapat pembahasan LKPj Tahun Anggaran Wali Kota Banjarmasin untuk menyampaikan rekomendasi.
"Selanjutnya nanti kita sepakati apa saja rekomendasi yang kita sampaikan kepada saudara wali kota terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 itu," ucapnya.
Tentunya, kata Harry, legislator akan mengkritisi segala program sudah sesuai aturan dan target atau belum terhadap program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2023.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Balangan Gelar FGD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 di Banjarmasin
"Kalau yang sudah baik kita beri apresiasi, jika masih ada kekurangan kita sampaikan rekomendasi untuk perbaikan di kemudian hari," ucap Harry.
Namun, Harry mengapresiasi dan memperhatikan dengan seksama terhadap LKPj yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin secara keseluruhan.
Diketahui, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2023, meliputi gambaran umum demografis, laju pertumbuhan penduduk, capaian kinerja makro hingga proyeksi APBD 2023.
Disampaikan Ibnu SIna, Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah APBD Perubahan 2023 mengalami kenaikan sekitar 13 persen dari target murni, yakni sebesar Rp2,3 triliun menjadi Rp2,6 triliun.
"Atau naiknya sekitar Rp300 miliar dari APBD murni tahun 2023," ucap Ibnu Sina.
Sementara itu, aspek pembiayaan daerah setelah APBD Perubahan 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38 miliar dari yang semula Rp189 miliar menjadi Rp150 miliar.
"Sesuai ketentuan undang-undang memang 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kami sampaikan LKPj. Dewan punya waktu 30 hari untuk memberi tanggapan dalam bentuk rekomendasi," paparnya.
Ibnu Sina berharap pemadatan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur di pinggiran kota, seperti jalan gang dan komplek, serta infrastruktur jalan berpengaruh pada peningkatan pendapatan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat.
Ibnu Sina menekankan hal tersebut dapat menjadi indikator positif bagi pembangunan Kota Banjarmasin yang secara keseluruhan terkalkulasi lewat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat serta tolak ukur indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 79,98 selama 2023.
"Kita harapkan visi misi Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat bisa kita tuntaskan bersama-sama," katanya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
