Dan Menjawab pandangan Fraksi PKB, dirinya mengatakan bahwa Pemkab HSS sependapat dengan masukan dari Fraksi PKB.
Identifikasi permasalahan dari berbagai faktor, maka kinerja pembangunan daerah di masa lalu akan menjadi program prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
Baca Juga:
Proyek TAKAR Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Gorontalo
Menjawab Fraksi Golkar, diterangkan seluruh isu-isu strategis telah dikaitkan dengan misi-misi yang terdapat di dalam RPJPD Kabupaten HSS tahun 2025-2045, dan akan dijawab melalui arah-arah kebijakan pada masing-masing misi.
“Arah-arah kebijakan ini akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD untuk kepala daerah terpilih, selama empat periode ke depan,” ungkapnya.
Sedangkan, untuk indikator RPJPD yang belum terdapat baselinenya, saat ini pemkab menjalin komunikasi erat dengan Bappenas, Bappeda Kalsel serta BPS.
Baca Juga:
Bawaslu Paser Gelar Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan TNI-Polri Jelang Pilkada Serentak
Komunikasi dilakukan terkait ketersediaan data, serta indikator indikator wajib mana saja yang akan digunakan oleh kabupaten.
Dari hasil koordinasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kabupaten tidak wajib untuk mengikuti seluruh indikator tersebut.
"Hanya provinsi yang wajib untuk menggunakan indikator tersebut. penyesuaian indikator akan kita lakukan berdasarkan logic frame yang telah dibuat,” jelasnya.
