WahanaNews-Kalsel | Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, turut buka suara terkait tindakan Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT) yang buka-bukaan membeberkan 198 pondok pesantren (Ponpes) yang terafiliasi dengan kelompok teroris.
"Ya tentu kalau memang ada buktinya silakan ambil tindakan," kata Jusuf Kalla (JK) di Hotel Bidakara, Jakarta, (31/1/2022).
Baca Juga:
Jusuf Kalla Puji Deretan Menteri Prabowo-Gibran: Semua Luar Biasa!
JK mengatakan jangan sampai data pesantren terafiliasi dengan kelompok terorisme menjadi polemik.
Menurut JK, hal itu harus dibuktikan dengan pemanggilan pesantren satu per satu.
"Jangan kita mengeluarkan isu, kemudian pesantren menjadi seperti semuanya (berafiliasi dengan terorisme). Yang mana itu, terus panggil satu per satu," jelas JK.
Baca Juga:
Eks Mentan SYL Minta Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan, Jubir Buka Suara
Menurut JK, BNPT juga perlu membuka data pesantren mana yang terafiliasi dengan kelompok terorisme.
Jika hanya diumumkan tanpa diberi kejelasan, hal itu dinilai JK hanya membuat orang di pesantren menjadi resah.
"Ya perlu (dibuka datanya), kalau memang yang artinya kalau ada buktinya kan orangnya bisa dipanggil," ucap JK.
"Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas, kan orang pesantren jadi resah. Jadi sekalian dibuka saja, tapi harus hati-hati nanti ada protes pula," tambahnya.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar sebelumnya mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme.
Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (25/1).
"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.
Sementara itu, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme.
Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK). [Ss]
