KALSEL.WAHANANEWS.CO, Banjarmasin - Krisis sampah di Banjarmasin semakin mendesak untuk segera ditangani. Setelah penyegelan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih di Jalan Gubernur Subarjo, Pemko Banjarmasin kembali menggelar rapat koordinasi di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, pada Rabu (12/2/2025) siang.
Dalam pertemuan itu, dibahas langkah-langkah untuk mengatasi krisis sampah ini.
Baca Juga:
Tumpukan Sampah di Lahan Bekas Teras Malioboro 2, Pemda DIY Siap Menyelesaikan
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengakui dampak penyegelan TPAS Basirih sangat terasa. Tumpukan sampah yang tak terangkut kian parah dan menuai keluhan masyarakat.
"TPS-TPS di kota ini sudah sangat terbebani karena volume sampah yang mulai tak terkendali," ujar Ibnu.
Sejak penutupan TPAS Basirih pada 1 Februari lalu, pembuangan sampah dialihkan ke TPA Regional Banjarbakula.
Baca Juga:
Pemkot Palu Berupaya Wujudkan Ekonomi Sirkuler Melalui Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
Namun, TPA di Banjarbaru itu membatasi kuota pembuangan hanya 105 ton per hari, sangat kecil dibanding produksi sampah harian yang mencapai 500-600 ton.
Faktor lain, TPA Regional Banjarbakula cuma beroperasi hingga pukul 17.00 Wita.
"Akibatnya, dalam sehari ada sekitar 400 ton sampah yang tidak terangkut. Dan jumlahnya terus terakumulasi," keluh Ibnu.
Pemko terus melobi Kementerian Lingkungan Hidup dan meminta bantuan Pemprov Kalimantan Selatan untuk mencari solusi.
Selain itu, wali kota akan kembali menerbitkan surat edaran yang memuat sejumlah ketentuan. Berlaku untuk masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.
"Draft edarannya sudah dibuat. Tinggal meminta persetujuan dan tanda tangan anggota Forkopimda. Aturan ini akan menjadi dasar pembiayaan dan penanganan di lapangan," ujarnya.
Langkah lain, menghidupkan kembali Bank Sampah yang tersebar di kota. Kemudian, mengaktifkan Pusat Daur Ulang (PDU) Surgi Mufti dan Banua Anyar yang sempat terhenti akibat kendala listrik.
"Sudah dikomunikasikan dengan PLN. Mereka siap turun ke lokasi untuk menambah daya. Mudahan-mudahan bisa segera," kata Ibnu.
Lalu melibatkan seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menyiapkan tempat pemilahan sampah. "Sudah diinventarisir. Sebagian kelurahan bahkan sudah mulai," klaim Ibnu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Alive Yoesfah Love menambahkan, selama 11 hari TPAS Basirih disegel, ribuan ton sampah telah menumpuk di berbagai sudut kota.
"Hitungan kasar, setiap hari sekitar 450 ton sampah tidak terangkut, maka total 4.500 ton sampah belum tertangani," katanya.
DLH berupaya mengendalikan luberan sampah agar tidak semakin meluas. Caranya dengan pengarungan.
Sebanyak 10 ribu lembar karung disiapkan, yang nanti akan ditempatkan di Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah.
DLH juga memberdayakan sekitar 200 pemulung yang sebelumnya mengais rezeki di TPAS Basirih.
Mereka dilibatkan dalam proses pengarungan sampah. "Ini tidak hanya membantu mengurangi penumpukan sampah, tetapi juga memberikan penghasilan sementara bagi pemulung," terangnya.
Alive meminta masyarakat mulai belajar memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah non-organik ditempatkan dalam kantong plastik putih, sementara sampah organik menggunakan kantong plastik merah.
"Sistem ini juga bakal diterapkan pada pelaku usaha, seperti rumah makan, kafe, dan restoran," tegasnya.
Terjadi Pengabaian
Dalam rakor tersebut, pengamat tata kota dan lingkungan, Hamdi melontarkan kritik.
Dikatakannya, pemilahan sampah sudah diterapkan di TPS 3R, tapi begitu memasuki TPAS malah ditumpuk dan dicampur begitu saja.
"Jadi apa gunanya? Sama sekali tidak mengurangi volume sampah," ujar mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Banjarmasin itu.
Menurutnya, semestinya pemko tidak hanya berhenti pada pemilahan, tetapi juga menciptakan sistem pengolahan yang efektif. Sampah organik, misalnya, bisa diolah menjadi pupuk kompos.
Hamdi juga kecewa karena infrastruktur pengelolaan sampah yang dimiliki pemko saat ini sangat jauh dari memadai.
Contoh, banyak mesin pencacah di TPS 3R yang rusak.
"Rusak sejak lama, tapi kenapa tidak pernah diperbaiki? Ini menunjukkan pengabaian," cecarnya.
Hamdi mendesak pemko segera memperbaiki alat-alat tersebut. Saran lain, DLH diusulkan membentuk bidang khusus yang fokus menangani pengurangan sampah.
Alokasi anggaran yang memadai untuk program pengelolaan sampah, termasuk untuk edukasi dan pelatihan pengolahan sampah juga penting.
Selain itu, menetapkan indikator kinerja yang jelas dalam pengelolaan sampah. Guna memastikan sejauh mana sampah dari TPS bisa terangkut dan dikelola dengan baik.
"Dengan indikator yang jelas, kita bisa tahu apakah target pengurangan sampah ke TPA tercapai atau tidak."
Terakhir, Hamdi menyarankan agar pemko menerapkan regulasi ketat terhadap pasar, hotel, restoran, dan rumah sakit supaya diwajibkan memilah sampah sejak sumbernya.
"Contoh, hotel harus mulai mengganti air minum dalam kemasan dengan dispenser untuk mengurangi limbah plastik. Sampah yang dibawa ke TPS juga perlu dipilah ulang," pungkasnya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
