WahanaNews-Kalsel | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menanggapi ramai pemberitaan soal penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) yang diperuntukkan bagi orang miskin. Kesepakatan soal kebijakan listrik 450 VA dihapus ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah dan parlemen untuk menyikapi usulan penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 volt ampere (VA) pada RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Ia menyebutkan perseroan tengah menunggu keputusan pemerintah bersama dengan DPR, khususnya bagaimana upaya membenahi penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran ke depan.
Adapun penghapusan golongan subsidi listrik pelanggan 450 VA itu juga ditargetkan dapat mengurangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik PLN yang diproyeksikan melebar ke angka 7,5 gigawatt (GW) pada 2026 mendatang.
Seiring penghapusan daya listrik 450 VA itu, daya pelanggan 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA. Sementara pelanggan 900 VA saat ini dinaikkan ke kelompok 1.200 VA.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Sebagai BUMN yang seratus persen dimiliki pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat,” ujar Greg ketika dihubungi, Selasa, (13/09/2022).
Sementara itu, kata Greg, PLN tetap berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat di tengah momentum pemulihan perekonomian domestik pada paruh kedua tahun ini.
“PLN berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif,” tuturnya.
Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah membeberkan latar belakang kesepakatan antara pemerintah dan anggota parlemen untuk menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga. Daya listrik bersubsidi 450 VA yang biasanya untuk orang miskin akan dinaikkan menjadi 900 VA.
Sebelumnya, isu penghapusan daya listrik 450 VA bergulir dalam rapat Banggar DPR dengan Kementerian Keuangan. Dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 12 September 2022, dibahas tentang pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023.
Salah satu pembahasan alot dalam rapat tersebut adalah pemberian subsidi dan kompensasi energi, yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquid petroleum gas (LPG), dan listrik. Alokasi subsidi dan kompensasi 2022 senilai Rp 502 triliun akan habis, sehingga berpotensi terjadi limpahan atau carry over anggaran ke APBN 2023.
Selain soal subsidi dan kompensasi energi, Said juga menyoroti soal subsidi listrik. Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA.
Usul itu diajukan karena kenaikan daya cenderung dinilai bakal mendorong konsumsi listrik rumah tangga. Meskipun, sebetulnya masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Tapi dengan mekanisme yang dia usulkan tersebut, permintaan (demand) akan naik, sehingga oversupply listrik akan berkurang. Tak hanya itu, Said juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA agar permintaan listrik lebih tinggi lagi.
Lagi pula, kata Said, dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak perlu ada tambahan biaya dalam meningkatkan daya listrik dari 450 VA menjadi 900 VA tersebut. "PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA dia ubah ke 900 VA selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah?" katanya dalam rapat tersebut, Senin, (12/09/2022).
Ia lalu menilai usul tersebut senada dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat--yang belakangan sering disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik, menurut Said, akan dapat mengikis ketergantungan bangsa Indonesia terhadap minyak.[ss]
