Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan oversupply listrik domestik berpotensi terus membengkak seiring masuknya pasokan dari energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, pertumbuhan permintaan listrik hanya mencapai 5%-6% setiap tahun. Kondisi ini menimbulkan beban bagi keuangan negara karena pemerintah tetap menanggung oversupply tersebut.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Karena memang take or pay, ya harus bayar, setiap 1 Giga watt itu Rp 3 triliun meskipun dia nggak bisa diapa-apain. Hemat saya, kenapa kita tidak ambil keputusan dari sisi kebijakan," kata Said dalam rapat panja RAPBN 2023, Senin (12/9).
Pembagian kompor listrik gratis, menurut Said, juga diperlukan untuk memangkas subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 134,7 triliun pada tahun ini. Pemerintah menanggung lebih dari 30 ribu untuk setiap satu tabung elpiji melon.
"Kalau lihat subsidi elpiji itu sudah terlalu jauh, hampir tidak masuk akal. Tapi kan tidak mungkin menaikin harga elpiji 3 kg, sudah tidak mungkin, maka yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakannya," ujar Said. [ss]
