Kalsel.WahanaNews.co, Pelaihari - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Muhammad Falih Ariyanto, menyampaikan bahwa dari alokasi belanja negara Tahun 2024 di Tanah Laut sebesar Rp2,23 triliun, telah terealisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 76,4 persen pada Triwulan III.
"Kinerja penyerapan anggaran di Tahun 2024 cukup progresif," ujar Muhammad Falih Ariyanto, di Pelaihari, Senin (14/10/2024).
Baca Juga:
Polda Kalsel Berhasil Selamatkan 463.299 Petani dari Peredaran Pupuk Ilegal
Menurut dia, jika dibandingkan dengan periode sama di tahun lalu, terdapat growth positif sebesar 27,3 persen penyerapan lebih cepat.
Dijelaskannya, belanja negara di Tanah Laut terdiri dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp272,11 miliar.
Saat ini, jelas dia, telah tersalurkan kepada 29 satuan kerja di Tanah Laut senilai Rp216,24 Miliar atau 79,5 persen.
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Apresiasi Perintah Prabowo Memerangi Narkoba
"Alokasi yransfer ke daerah untuk Tanah Laut sebesar Rp1,95 triliun dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,48 triliun atau 75,9 persen.
Baik belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah, sebut dia, mengalami pertumbuhan penyerapan positif, jika dibandingkan dengan alokasi belanja tahun lalu sebesar 11,4 persen dan 30 persen.
Alokasi pagu anggaran di akhir Triwulan III, terang dia, juga mengalami perubahan sebagai dampak atas pemberian reward atau apresiasi oleh pemerintah pusat kepada Pemkab Tanah Laut dalam bentuk tambahan insentif fiskal dan tambahan dana desa tahun berjalan dengan total insentif diperoleh senilai Rp16,10 miliar.
"Insentif diberikan tersebut terdiri dari instentif atas reward dalam penurunan stunting dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp12,31 miliar dan reward atas pengelolaan dana desa berupa tambahan dana desa tahun berjalan untuk 26 desa dengan total Rp3,79 miliar.
Selain itu, sambung dia, alokasi anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga di Tanah Laut juga mengalami penyesuaian sebesar Rp3,16 miliar berupa, tambahan belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN Pusat di Tanah Laut sebesar Rp3,16 miliar dan penyesuaian blokir anggaran untuk belanja barang dan modal dengan total Rp14,82 juta.
Falih menyampaikan apresiasi atas upaya Satker dan Pemkab Tanah Laut dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran.
"Upaya telah dilakukan sebelum tahun anggaran 2024 efektif berjalan, melalui strategi pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA diterima," tegasnya.
Kepatuhan regulasi dalam penyelesaian tagihan serta kepatuhan dalam pemenuhan dokumen syarat penyaluran dana transfer ke daerah, sambung dia, selalu dipenuhi Pemkab Tanah Laut di awal waktu memberikan dampak siginifikan terhadap penyeran anggaran, sehingga potensi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun dapat dihindari.
Selain itu, dana transfer ke daerah lebih awal diterima oleh Pemkab Tanah Laut, papar dia, agar segera digunakan guna membiayai program strategis serta pembangunan sarana prasarana di Tanah Laut.
“Pertumbuhan ekonomi di daerah masih sangat bergantung dari belanja pemerintah pusat dan daerah, sehingga APBN dan APBD telah dialokasikan, agar dapat segera direalisasikan untuk memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi di Tanah Laut,” demikian harapnya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
