Selain itu, juga satgas pendidikan inklusif yang terdiri dari perwakilan PLDPI Kalsel, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Achmad Yani, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PIK POTADS Kalsel.
"Materi yang dibahas di antaranya tentang kebijakan pendidikan inklusif, pemetaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), tugas dan fungsi ULD, pemenuhan Guru Pendidikan Khusus (GPK) dan Penyusunan Strategi Pelaksanaan ULD," tuturnya .
Baca Juga:
Pembunuhan Jurnalis Banjarbaru, Kuasa Hukum Sebut Korban Dieksekusi dalam Mobil
Diharapkan, melalui kegiatan itu, peserta memiliki persepsi yang sama terkait urgensi ULD bidang pendidikan dan juga tersusunnya strategi pelaksanaan tugas dan fungsi ULD bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.
Harapan lainnya, terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara BPMP Kalsel, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta unsur lainnya dalam implementasi Pendidikan inklusif.
"Kegiatan juga diisi sesi berbagi praktik penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dipaparkan oleh Kepala SDN Murung Sari 5 Kabupaten Hulu Sungai Utara di depan puluhan peserta sosialisasi," katanya.
Baca Juga:
Pemkot Banjarbaru dan TPID Tinjau Pasar untuk Stabilitas Harga Jelang Idulfitri
Sementara itu, menurut Data Dapodik per 2 Juli 2024, di Kalsel terdapat 7.759 Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang terdiri dari 663 PDBK di PAUD, 7 PDBK di SKB, 50 PDBK di PKBM, 2.897 PDBK di SD, 777 PDBK di SMP, 2.829 PDBK di SLB, 303 PDBK di SMA dan 233 PDBK di SMK.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
