Kalsel. WahanaNews.co - Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencari solusi percepatan bantuan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Untuk mencari solusi itu, Komisi I bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mengonsultasikan dengan BNPB, ujar Wakil Ketua Komisi tersebut Siti Noortita Ayu Febria Roosani, Sabtu usai konsultasi.
Baca Juga:
OTT KPK di Kalsel, Empat Pejabat dan Dua Swasta Ditangkap
Ketika konsultasi pada 18 Agustus lalu tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu mengatakan tujuan kedatangan rombongannya untuk mengetahui bagaimana proses alur permohonan atau pengusulan di BNPB.
“Hal tersebut menjadi perhatian khusus, karena memang setiap kabupaten/kota yang mengajukan harus dapat rekomendasi dari provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi disampaikan ke BNPB. Tentu memerlukan kerja bersama agar usulan bisa terealisasi dan prosesnya bisa cepat," ujar Bang Dhin.
Sementara dari informasi, bahwa proses di BNPB sendiri memakan waktu pula, jika hal tersebut tanpa ada pengawalan mungkin tidak akan pernah mendapatkannya, lanjut Bang Dhin.
Baca Juga:
Anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel Kenakan Syal Palestina Dukung Perjuangan Kemerdekaan
Ia berharap, nanti ke depan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukan pertemuan, merumuskan agar bisa mengerjakerjakan secara bersama-sama dan mengusulkan ke BNPB sehingga berjalan dengan baik.
Terkait beberapa usulan yang tertunda, akibat pergantian Direktur Perencanaan Rehabilitas dan Rekontruksi BNPB, Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut mempertsnyakan, hal itu sebelumnya, kendala dimana, problem apa,.
"Hal itulah yang harus kita selesaikan dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder. Karena disini juga disampaikan tadi bahwa keterlibatan kabupaten/kota ke provinsi juga harus bisa sama-sama, tidak hanya BPBD kabupaten/kota saja yang berangkat ke BNPB untuk mengusulkan dan lain-lain, tapi harus bersama-sama dengan BPBD provinsi,":tegas Bang Dhin .
