Beberapa pihak menilai dua lembaga ini kurang efektif.
Ke depan, presiden disarankan menjadi penanggung jawab reforma agraria.
Baca Juga:
PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melaksanakan pelatihan Metode Tani Nusantara
Ini penting dieksplisitkan agar menjadi kekuatan lebih bagi jajaran birokrasi.
Desain idealnya, pengarah adalah lembaga kepresidenan dan para menteri koordinator dan anggota pengarah terdiri dari para menteri yang terkait langsung dengan program reforma agraria.
Adapun kepemimpinan GTRA disarankan kolektif, yakni lembaga kepresidenan, kementerian kehutanan dan kementerian agraria.
Baca Juga:
Konsulat India Temui Wali Kota Gunungsitoli, Jajaki Peluang Kerja Sama Sektor Pendidikan-Pertanian
Anggotanya diisi pejabat kementerian/lembaga terkait ditopang Project Management Office untuk operasional sehari-hari.
Selesaikan Konflik
