Beberapa pihak menilai dua lembaga ini kurang efektif.
Ke depan, presiden disarankan menjadi penanggung jawab reforma agraria.
Baca Juga:
Anggota DPR Provinsi Papua Barat Fachry Tura Berkomitmen Mendukung Mahasiswa dalam Menciptakan Lahan Pertanian Lokal di Fakfak
Ini penting dieksplisitkan agar menjadi kekuatan lebih bagi jajaran birokrasi.
Desain idealnya, pengarah adalah lembaga kepresidenan dan para menteri koordinator dan anggota pengarah terdiri dari para menteri yang terkait langsung dengan program reforma agraria.
Adapun kepemimpinan GTRA disarankan kolektif, yakni lembaga kepresidenan, kementerian kehutanan dan kementerian agraria.
Baca Juga:
Prabowo Gelar Video Conference dengan Empat Polda: Sinergi Nasional Menuju Kedaulatan Pangan
Anggotanya diisi pejabat kementerian/lembaga terkait ditopang Project Management Office untuk operasional sehari-hari.
Selesaikan Konflik