Beberapa pihak menilai dua lembaga ini kurang efektif.
Ke depan, presiden disarankan menjadi penanggung jawab reforma agraria.
Baca Juga:
Dosen dan Mahasiswa Pertanian Unib Memotivasi Masyarakat Untuk Melanjutkan Budidaya Organik Tanaman Cabai di Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu.
Ini penting dieksplisitkan agar menjadi kekuatan lebih bagi jajaran birokrasi.
Desain idealnya, pengarah adalah lembaga kepresidenan dan para menteri koordinator dan anggota pengarah terdiri dari para menteri yang terkait langsung dengan program reforma agraria.
Adapun kepemimpinan GTRA disarankan kolektif, yakni lembaga kepresidenan, kementerian kehutanan dan kementerian agraria.
Baca Juga:
PLN Dorong Modernisasi Pertanian Lewat Program Electrifying Agriculture, Petani Krisan Tomohon RaupUntung Besar
Anggotanya diisi pejabat kementerian/lembaga terkait ditopang Project Management Office untuk operasional sehari-hari.
Selesaikan Konflik
