Penyelesaiaan konflik agraria di dalam kawasan hutan maupun areal BUMN perlu dipercepat.
Tanah yang dikuasai Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang penerbitannya menurut GTRA bermasalah, juga menjadi obyek utama reforma agraria.
Baca Juga:
Prabowo Tinjau Langsung Panen Padi di Merauke
Peran organisasi masyarakat sipil yang mendampingi rakyat harus diperkuat.
Merujuk pengalaman kerja bersama dalam Tim Kerja 2021, disarankan peran organisasi masyarakat sipil ditingkatkan.
Peran serta masyarakat dalam Perpres Nomor 86/2018 penting dalam semua tahap reforma agraria.
Baca Juga:
Dinas Pertanian Kubu Raya Rencanakan Penanaman Padi 69.462 Ton Tahun 2024
Misalnya, organisasi masyarakat sipil penting dalam penyerahan data usulan lokasi prioritas yang berada di basis organisasi tersebut.
Juga pembahasan skala prioritas penyelesaian masalah di lokasi-lokasi prioritas yang diusulkan.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam rapat-rapat koordinasi strategis dan teknis yang membahas skenario penyelesaian masalah di lokasi-lokasi yang disepakati.
